Nilai UU KPK Banyak Masalah, UII Yogyakarta Ajukan Judicial Review ke MK

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengajukan permohonan Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Nilai UU KPK Banyak Masalah, UII Yogyakarta Ajukan Judicial Review ke MK
Tribun Jogja/Siti Umaiyah
Perwakilan Pihak Pemohon Judicial Review dari UII saat memberikan keterangan pers kepada wartawan pada Senin (11/11/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM - Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta mengajukan permohonan Judicial Review UU KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Permohonan tersebut telah resmi dilayangkan pada tanggal 7 November 2019 pukul 10.39 WIB lalu.

Dalam pengajuan Judicial Review ini, pihak UII diwakili oleh lima orang yakni Fathul Wahid (Rektor UII), Abdul Jamil (Dekan Fakultas Hukum UII), Eko Riyadi (Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia), Ari Wibowo (Direktur Pusat Studi Kejahatan Ekonomi FH UII), dan Mahrus Ali (Dosen FH UII)

Fathul Wahid dalam keterangan persnya pada Senin (11/10/2019) memaparkan, UII melakukan permohonan ke MK agar melakukan pengujian formil dan materil terkait UU KPK Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002.

"Mengapa kita membuat permohonan ke MK karena ada banyak sebab. Kalau dirangkum, UII yang dilahirkan oleh para pendiri bangsa nampaknya tidak mungkin berhenti mencintai bangsa. UU KPK ada banyak masalah, sebagai warga kampus kami menyuarakan yang dianggap benar," ungkapnya.

Menurutnya, dengan adanya Judicial Review maka akan terbuka banyak dialog, dengan begitu maka akan bisa memfasilitasi argumen publik.

BREAKING NEWS : Dua Dump Truck Adu Banteng, Satu Orang Terluka Parah

Selain itu, dengan adanya Judicial Review, maka akan menjadi sarana pendidikan politik bagi warga negara.

"Ini proses konstitusional yang dijamin konsitusi. Harapannya MK bisa mendengar kami dan permohonan kami bisa dikabulkan. Artinya akan ada dua kemungkinan, pertama dibatalkan secara keseluruhan kalau secara formil dipandang bahwa ada cacat dalam prosesnya. Kedua ada kemungkinan bahwa secara formil dianggap tidak cacat, tetapi secara materil ada pasal-pasal yang itu perlu dibenah. Entah itu dibatalkan atau diberi catatan," terangnya.

Eko Riyadi, Juru Bicara Pemohon menjelaskan ada banyak aspek yang harus didiskusikan terkait UU KPK.

Menurutnya, langkah yang paling baik yakni dengan pengajukan Judicial Review ke MK sesuai dengan jalur hukum yang ada.

"Kami melihat ini jihad untuk kepentingan anak bangsa. Korupsi menjadi faktor yang mengerikan yang menghabiskan hak publik terutama masa depan. Kalau masalah Perppu itu masalah Presiden, kami ingin fokus ke Judicial Review. Ini juga bukan perkara mudah, kita harus yakinkan hakim dan banyak pihak," ungkapnya. (Tribunjogja/Siti Umaiyah)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved