Gunungkidul

Bawaslu Gunungkidul : PNS Bisa Daftar Sebagai Panwascam pada Pilkada 2020

PNS diperbolehkan mendaftar sebagai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Gunungkidul.

Bawaslu Gunungkidul : PNS Bisa Daftar Sebagai Panwascam pada Pilkada 2020
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperbolehkan mendaftar sebagai Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 di Gunungkidul.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Gunungkidul, Is Sumarsono mengatakan, peraturan tersebut berbeda dibanding dengan tahun lalu yang tidak memperbolehkan PNS sebagai Panwascam.

"Pada pilihan yang sebelumnya tidak diperbolehkan PNS mendaftar sebagai panwascam, sekarang boleh. Tetapi memang ada syaratnya," ucapnya, setelah sosialisasi pendaftaran Panwascam, Senin (11/11/2019).

Ia menguraikan beberapa syarat PNS menjadi Penwascam seperti PNS tidak memiliki jabatan, harus mendapatkan izin dari atasan.

Tutorial Tampil Kece dengan Makeup Sachet yang Praktis dan Terjangkau

"Untuk mekanisme izin dari atasan kami akan mengkomunikasikan kembali dengan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul," imbuhnya.

Dirinya mengungkapkan pada pemilihan yang sebelumnya, ada beberapa kecamatan yang kekurangan pengawas.

Pihaknya akan melakukan sosialisasi lebih gencar untuk merekrut pengawas agar dapat memenuhi jumlah pengawasnya.

"Ada beberapa kecamata yang kurang pengawas, kami akan terus melakukan sosialisasi agar kejadian sebelumnya tidak terulang," ujarnya.

Sebelumnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gunungkidul telah membuka pendaftaran untuk lembaga survei atau jejak pendapat dan juga hitung cepat.

Suharsono Larang Para ASN di Bantul Ikut Kampanye saat Pilkada 2020

Ketua KPU Gunungkidul, Ahmadi Ruslan Hani mengatakan, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh lembaga yang mendaftar.

"Untuk lembaga pemantau harus memenuhi syarat berupa harus bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas, terdaftar dan sudah memiliki akreditasi dari KPU Provinsi atau kabupaten sesuai dengan cakupan yang dipantau," katanya.

"Itu untuk pemantau dalam negeri sedangkan pemantau luar negeri harus memiliki visa lalu juga memiliki kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau," sambung Hani.

Hani mengucapkan, lembaga survei harus benar-benar melakukan wawancara saat melakukan survei dan jejak pendapat.

"Lalu ada lagi syaratnya yaitu tidak melakukan manipulasi atau mengubah data di lapangan, menggunakan metode penelitia ilmiah, lalu juga harus melaporkan metodenya," lanjut Hani. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved