Yogyakarta

Pusham UII Apresiasi KPK Menyelesaikan Dugaan Korupsi di DIY

Pusham UII mengapresiasi kinerja KPK untuk menyelesaikan dugaan suap terkait lelang proyek rehabilitasi saluran air hujan di Pemkot Yogya.

Pusham UII Apresiasi KPK Menyelesaikan Dugaan Korupsi di DIY
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM - Eko Riyadi, Direktur Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pusham) UII turut mengapresiasi kinerja KPK untuk bisa menyelesaikan dugaan suap terkait lelang proyek rehabilitasi saluran air hujan di Pemerintahan Kota Yogyakarta, dimana beberapa saat lalu KPK juga telah memanggil Wali Kota Yogyakarta untuk dijadikan saksi.

"Saya mengapresiasi kinerja KPK untuk menyelesaikan dugaan korupsi di DIY. Saya berharap KPK tetap independen dan objektif dalam pemeriksaan kasus ini," terangnya pada Jumat (8/11/2019).

Menurutnya, KPK tidak pernah tebang pilih dalam setiap kasus yang diselidiki.

Tutorial Tampil Kece dengan Makeup Sachet yang Praktis dan Terjangkau

Eko menjelaskan jika semua orang di mata hukum sama.

"Semua orang equal di hadapan hukum. KPK sangat paham soal itu," katanya.

Eko menerangkan penangkapan oknum jaksa pada kasus ini menandakan bahwa skema pengawasan melekat dari kejaksaan kepada proyek pemerintahan tidak menjamin proses pengadaan barang menjadi fair dan bebas korupsi.

Menurutnya, diperlukan mekanisme lain yang lebih akuntabel, salah satunya yakni pelibatan publik untuk bisa mengawasi dalam setiap proyek.

Kasus Suap SAH Umbulharjo, KPK Dalami Dugaan Aliran Dana dari Wali Kota Jogja ke Jaksa Eka

"Salah satu mekanisme yang bisa dikembangkan adalah pelibatan publik (masyarakat penerima manfaat langsung) setiap proyek untuk mengawasi, jika perlu terlibat dalam perencanaan, pengadaan (pembangunan) dan pengawasan," ungkapnya.

Berkenaan dengan proyek rehabilitasi saluran air hujan yang mangkrak setelah adanya OTT KPK, dimana proyek tersebut turut mengganggu aktifitas warga, Eko menyarankan agar Pemda dan KPK untuk segera melakukan pertemuan untuk menyepakati bagian mana yang terkait pidana korupsi dan mana yang tidak. 

"Setelah itu, Pemda, sepengetahuan KPK, harus segera menyelesaikan proyek tersebut. Dengan dibiarkan begini, maka hak rakyat atas pelayanan publik bukan hanya terlanggar, namun sampai pada tahap memunculkan kerugian bagi masyarakat," ungkapnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved