Jawa

BKKBN Lakukan Pendataaan 63 Juta Keluarga, Ajukan Anggaran Rp 611 Miliar

BKKBN mengajukan anggaran sebesar Rp 611 Miliar untuk program pendataan keluarga di tahun 2020 nanti.

BKKBN Lakukan Pendataaan 63 Juta Keluarga, Ajukan Anggaran Rp 611 Miliar
TRIBUNJOGJA.COM / Rendika Ferri
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo, saat diwawancarai usai acara pembinaan kepada ratusan Penyuluh Keluarga Berencana sewilayah eks-Kedu, di Hotel Trio, Kota Magelang, Jumat (8/11/2019). 

Petugas akan mendatangi setiap keluarga dan melakukan pendataan, mulai dari nama-nama, ikut tidaknya program KB, status dan jumlah anak, status pernikahan.

Grab Indonesia Resmi Jalin Kerjasama Strategis dengan UGM

"Harus mendatangi 63 juta KK, saya minta kami boleh mendatangi setiap keluarga, untuk mendata keluarga namanya, KB nggak, status anaknya berapa, dst. Ada juga sekarang orang yang kawin tapi sirih. Kita kan repot. Dalam catatan gak ada, tetapi ternyata rumah itu ada. Ini kan repot. Untuk itu kita perlu datangi ke rumah kita tanya. Itu pentingnya pendataan," ujarnya.

Harapan Hasto dengan adanya pendataan keluarga ini, di samping sudah memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indonesia juga akan memiliki Indeks Pembangunan Keluarga (IPK).

Melalui IPK ini, Family Planning atau perencanaan keluarga menjadi fokus dalam pembangunan, bukan hanya soal kontrasepsi saja.

Ke depan, IPK ini akan dapat mendorong family welfare atau kesejahteraan keluarga, family happiness atau kebahagiaan keluarga, dan family well-being.

Kampung KB yang telah dibentuk pun dapat menjadi center of excelence dari ketiga pokok tersebut.

Wali Kota Yogya Dipanggil Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi SAH, Ini Komentar Forpi

"Harapannya, kita punya indeks pembangunan keluarga. Sekarang sudah ada IPM. Saya di BKKBN sudah saya sampaikan ke Bappenas, dan Bappenas sudah menyetujui menugaskan kami untuk membuat indeks baru. Namanya Indeks pembangunan keluarga. Sehingga family planning menjadi fokus pembangunan, bukan hanya kontrasepsi,tetapi family planning. Harus menjadi family welfare, family happiness, family well-being. Ke depan bisa terkenal dengan mempunyai kampung KB, menjadi center of excellence family welfare, family happiness dan family well-being. Kalau ini kampung KB sudah ada, tinggal merubah mindset aja," ujarnya.

Hasto menambahkan, pelaksanaan IPK ini sedang dibuat hingga Desember nanti. Tahun 2020, program ini baru akan dilaksanakan.

Pendataan akan dimulai tahun depan menggunakan anggaran Rp 246 Miliar yang sudah disetujui.

Begitu anggaran sudah tercukupi semua, baru akan dilaksanakan di seluruh KK, sebanyak 63 juta KK.

"IPK-nya kita bikin sampai Desember. Tahun depan akan kita laksanakan. Pendataannya tahun depan. Kita sementara dengan anggaran 246 Miliar, sampling di beberapa provinsi. Begitu full, nanti semua 63 juta KK itu. Rp 600 Miliar itu masih pas-pasan, tetapi saya anggap cukup lah," katanya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: rfk
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved