Yogyakarta

Rencana Pembangunan Jalur KA Bandara YIA, Warga Kaligintung Ingin Pengulangan Proses Appraisal

Warga menginginkan pendataan dan penilaian ulang asetnya yang terdampak rencana proyek pembangunan tersebut.

Rencana Pembangunan Jalur KA Bandara YIA, Warga Kaligintung Ingin Pengulangan Proses Appraisal
TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu
Suasana musyawarah warga dan Pemerintah Desa Kaligintung, Temon, Kamis (7/11/2019) sebagai tindak lanjut keberatan warga atas tahap pengadaan lahan untuk pembangunan jalur kereta penunjang akses Bandara YIA. 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Ricuh musyawarah penetapan ganti rugi pengadaan lahan jalur kereta menuju Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) di Desa Kaligintung, Kecamatan Temon masih berbuntut.

Warga menginginkan pendataan dan penilaian ulang asetnya yang terdampak rencana proyek pembangunan tersebut.

Hal itu disampaikan warga dalam musyawarah lanjutan bersama pemerintah desa setempat yang berlangsung Kamis (7/11/2019) di Balai Desa Kaligintung.

Warga tetap beranggapan bahwa proses penaksiran nilai aset itu oleh tim appraisal (penaksir) tidak transparan serta tahapannya kurang tersosialisasikan.

Mereka menilai nilai aset juga terlalu rendah serta jauh di bawah nilai jual pasaran saat ini.

Musyawarah Ganti Rugi Lahan Terdampak Jalur Rel Kereta Bandara YIA di Kaligintung Ricuh

Tokoh masyarakat Kaligintung, Wasiludin mengatakan pada prinsipnya warga merelakan sebagian maupun seluruh bidang tanahnya dipakai untuk kepentingan proyek pembangunan jalur kereta bandara tersebut yang tergolong proyek negara.

Hanya saja, menurutnya pengadaan lahan ini tetap berstatus business to business dan penentuan nilai aset yang terjadi sangat timpang jika dilihat dari letaknya.

Tanah di pinggir jalan besar hanya dihargai Rp1 juta hingga Rp1,3 juta per meter persegi sedangkan bidang yang berlokasi di petak lebih jauh justru dihargai Rp2 juta per meter persegi.

"Nilai ini dari sisi kestrategisan tanah kan sangat njomplang (timpang). Bidang berjejeran tapi kok harganya tidak sama. Ini yang menjadikan gejolak di masyarakat. Dengan nilai segitu, kalau untuk beli lagi ya cupet (tidak mencukupi)," kata Wasiludin.

Maka itu, warga kemudian menginginkan tahapan pengadaan lahan ini ditinjau kembali serta dilakukan pengukuran dan penilaian ulang.

Halaman
1234
Penulis: ing
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved