Jawa
Lima Tahun, Angka Kemiskinan di Kabupaten Magelang Baru Turun 2,73 Persen
Selama lima tahun sejak 2013 hingga 2018, dari data BPS Kabupaten Magelang, angka kemiskinan hanya turun sekitar 2,73 persen dari 13,96 persen menjadi
Penulis: Rendika Ferri K | Editor: Ari Nugroho
lihat foto
Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K
TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Magelang masih belum signifikan.
Selama lima tahun sejak 2013 hingga 2018, dari data BPS Kabupaten Magelang, angka kemiskinan hanya turun sekitar 2,73 persen dari 13,96 persen menjadi 11,23 persen.
Kinerja Tim Penanggulangan Kemiskinan (TPK) Kabupaten Magelang pun perlu dievaluasi.
Bupati Magelang, Zaenal Arifin melalui Wakil Bupati Magelang, Edi Cahyana, mengatakan, tim penanggulangan kemiskinan (TPK) sudah terbentuk di seluruh kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Magelang.
Namun setelah dievaluasi, kinerja TPK masih perlu diperbaiki.
• 479 Formasi CPNS Pemerintah Kabupaten Magelang Dibuka
"Sampai saat ini setelah dievaluasi, kinerja TPK masih banyak hal perlu diperbaiki dan disempurnakan," kata Edi, Senin (4/11/2019) saat Rapat Koordinasi Penguatan Kinerja tim penanggulangan Kemiskinan TPK di Kabupaten Magelang di Balkondes desa Ngargogondo Kecamatan Borobudur.
Berdasarkan data BPS Kabupaten Magelang, angka Kemiskinan di Kabupaten Magelang selama lima tahun terakhir hanya mengalami penuirunan sebesar 2,73 persen.
Dari tahun 2013 sebesar 13,96 persen, turun menjadi 11,23 persen di tahun 2018.
Padahal target penurunan angka kemiskinan seperti yang tertulis di RPJMD tahun 2014-2019 yakni sebesar 9 persen pada tahun 2018 dan 8 persen di tahun 2019. Angka kemiskinan yang terdata saat ini pun masih jauh dibanding target yang telah ditetapkan.
Edi pun meminta tim yang sudah terbentuk dapat lebih berkoordinasi dan bersinergi dalam penanggulangan kemiskinan tingkat Kecamatan dan desa, sehingga angka penurunan kemiskinan bisa berjalan lebih cepat.
Ia mengatakan, perlu perbaikan sistem perlindungan sosial, akses pelayanan dasar, sampai dengan emberdayaan kelompok masyarakat miskin dan pembangunan yang inklusif.
• Pencanangan Kampung KB Jadi Upaya Pemkab Magelang Tekan Ledakan Jumlah Penduduk
"Penanggulangan kemiskinan ini sifatnya lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan yang melibatkan pihak pemerintah dan non pemerintah," katanya.
Edi pun berharap kepada seluruh pihak dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektifitas serta efisiensi program penanggulangan kemiskinan.
"Failitasi dan koordinasi penanggulangan kemiskinan pada tingkat Kecamatan dan Desa . Bangun sistem percepatan penurunan angka kemiskinan melalui pendekatan yang komprehensif, integratif, koordinatif dan partisipatif," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)
