Beralasan Hormati Proses di MK, Presiden Jokowi Pastikan Tak Akan Terbitkan Perppu KPK

TRIBUNJOGJA.COM - Tuntutan mahasiswa dan aktivis anti korupsi di Indonesia yang mendesak penerbitan Perppu KPK tidak dipenuhi oleh Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi memutuskan untuk tidak menerbitkan Perppu KPK karena beralasan menghormati proses uji materi UU KPK yang tengah berjalan di Mahkamah Konsitusi.

"Kita melihat, masih ada proses uji materi di MK. Kita harus hargai proses seperti itu," kata Jokowi saat berbincang dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (1/11/2019).

"Jangan ada uji materi ditimpa dengan keputusan yang lain. Saya kira, kita harus tahu sopan santun dalam ketatanegaraan," lanjut dia.

UU KPK hasil revisi ramai-ramai ditolak karena disusun secara terburu-buru tanpa melibatkan masyarakat dan unsur pimpinan KPK.

Isi UU KPK yang baru juga dinilai mengandung banyak pasal yang dapat melemahkan kerja lembaga antirasuah.

Misalnya KPK yang berstatus lembaga negara dan pegawai KPK yang berstatus ASN dapat mengganggu independensi.

• Resmi, Anies Baswedan Tetapkan UMP DKI Jakarta 2020 Sebesar Rp 4.267.349

Dibentuknya dewan pengawas dan penyadapan harus seizin dewan pengawas juga bisa mengganggu penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan KPK.

Kewenangan KPK untuk bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun juga dinilai bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan kompleks.

Presiden Jokowi sebelumnya menyatakan, mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK.

Hal itu disampaikan Jokowi usai aksi unjuk rasa besar-besaran menolak UU KPK.

Namun, belakangan rencana penerbitan Perppu itu mendapat penolakan dari parpol pendukung Jokowi-Ma'ruf.

Selanjutnya, setiap kali ditanya soal perkembangan Perppu, Jokowi selalu bungkam.

Baru hari ini Jokowi memberi kepastian ia tidak akan menerbitkan Perppu. (*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Presiden Jokowi Pastikan Tak akan Menerbitkan Perppu KPK", .