Polda DIY Ungkap Kasus Dugaan Penambangan Ilegal di Depok Sleman

Kasus dugaan penambangan ilegal tersebut terjadi di wilayah Depok, Sleman pada sebuah proyek perataan lahan.

Polda DIY Ungkap Kasus Dugaan Penambangan Ilegal di Depok Sleman
Tribun Jogja/ Andreas Desca Budi Gunawan
Direktur Ditreskrimsus Polda DIY, Kombes Pol Y Tony Surya Saputra, saat melakukan konferensi pers terkait pengungkapan dugaan kasus penambangan ilegal, Rabu (30/10/2019) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Andreas Desca Budi Gunawan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY berhasil mengungkap kasus dugaan penambangan ilegal.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Ditreskrimsus Polda DIY, Kombes Pol Y Tony Surya Saputra, saat menggelar konferensi pers di kantor BP3 ESDM Yogyakarta, Rabu (30/10/2019).

 Ia memaparkan, pengungkapan kasus dugaan penambangan ilegal tersebut telah dilakukan pada Jumat (25/10/2019) pekan lalu.

Kasus dugaan penambangan ilegal tersebut terjadi di wilayah Depok, Sleman pada sebuah proyek perataan lahan.

Seorang pelaku berinisial YS asal Paliyan Gunungkidul berhasil diamankan.

Kombes Pol Y Tony Surya Putra menyampaikan bahwa YS merupakan orang yang mendanai proyek perataan lahan yang disalah gunakan tersebut.

Menurut pihak kepolisian, di lokasi tersebut terjadi penambangan tanah dengan menggunakan alat berat (excavator) dan tidak dilengkapi dengan Izin pertambangan (IUP, IPR ataupun IUPK).

Tony juga menyampaikan bahwa pelaku melakukan penjualan material tanah tanpa izin.

"Jadi sebenarnya, pelaku mendapatkan proyek untuk meratakan sebuah bidang tanah, namun dalam pelaksanaannya tanah yang tersisa dimasukkan ke dam truck dan dijual," tuturnya.

Ia memaparkan, material sisa seperti itu sebenanya boleh untuk dijual, akan tetapi memerlukan izin khusus.

Dalam pengungkapan dugaan penambangan illegal ini satu unit alat berat, tiga unit truck, satu buku catatan, dua buah handphone, uang sejumlah Rp2,4 juta dan dua lembar surat perintah kerja berhasil diamankan sebagai barang bukti.

Saat ini pelaku diancam dengan pasal 158 Undang-undang RI No 4 Tahun 2019 tentang pertambangan mineral dan batubara dengan ancaman hukuman masalah 10 tahun penjara dan denda maksimal Rp 10 miliar. (*)

Penulis: Andreas Desca
Editor: Muhammad Fatoni
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved