Nasional

PPAD Dorong MPR Kembali Jadi Lembaga Tinggi Negara dan Berwenang Memilih Presiden

Ketua PPAD dan juga mantan Wakil Presiden RI, Try Sutrisno menyampaikan, bahwa UUD 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak empat kali sedang diup

PPAD Dorong MPR Kembali Jadi Lembaga Tinggi Negara dan Berwenang Memilih Presiden
Istimewa
Acara sosialisasi sekaligus deklarasi dalam upaya mengembalikan UUD 1945 ke dalam bentuk Aslinya oleh Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) di Bale Raos Kraton Yogyakarta, Selasa (29/10/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Para purnawirawan TNI AD yang tergabung dalam Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD) pada Selasa (29/10/2019) kemarin di Bale Raos Kraton Yogyakarta melakukan sosialisasi sekaligus deklarasi dalam upaya mengembalikan bentuk awal UUD 1945 sebagai roh dan dasar negara bersama Pancasila.

Ketua PPAD dan juga mantan Wakil Presiden RI, Try Sutrisno menyampaikan, bahwa UUD 1945 yang telah mengalami amandemen sebanyak empat kali sedang diupayakan oleh PPAD untuk dikembalikan seperti bentuk aslinya.

Yaitu melalui adendum untuk penyempurnaan dengan menyesuaikan kondisi sekarang dengan sejumlah hal yang telah disepakati.

Sejumlah Purnawirawan TNI Bela Mayjen (purn) Soenarko, Ungkap Sejumlah Kejanggalan

“Siapapun boleh mengusulkan materi atau juga bahan-bahan pokok adendum demi membuat UUD 1945 ini relevan seperti sekarang. Termasuk para kaum muda era sekarang ini. Tapi konstruksi dasarnya harus tetap seperti UUD 1945 asli sebelum amandemen. Hal ini demi menjaga ruh UUD 1945 sebagai dasar negara beserta Pancasila,” kata Try.

Menurut Try, salah satu konsekuensi ketika UUD 1945 dikembalikan pada bentuk semula maka Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) akan kembali punya wewenang memilih presiden melalui mekanisme musyawarah mufakat sesuai sila ke empat Pancasila.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetap dipilih langsung oleh rakyat,” kata Try.

Di kesempatan yang sama Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri selaku Ketua PPAD menjelaskan bahwa musyawarah sistem mufakat tidak akan mengebiri hak pilih setiap individu.

Karena melalui sistem ini, setiap orang bisa melakukan usulan pendapat lewat kelompok atau golongan yang kemudian disampaikan oleh utusan untuk dimusyawarahkan.

Purnawirawan TNI Banyak Beri Masukan ke Jokowi

“Seperti kata Bung Hatta, Indonesia cocok memakai sistem demokrasi keterwakilan bukan keterpilihan. Karena masyarakat kita ini punya kultur heterogen sehingga sulit jika memakai sistem bebas memilih seperti sekarang. Justru yang ada demokrasi saat ini menjadi media unjuk gigi para parpol,” kata Kiki yang juga Mantan Wakil Kepala Staf TNI AD tersebut.

Sementara itu Gubernur DIY juga Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X lebih banyak menyampaikan tentang kegelisahan banyak pihak atas rapuhnya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.

Dampak dari hal ini, muncul virus negatif yang semakin tumbuh subur dan menggerogoti setiap insan manusia di negeri ini.

“Virus itu adalah sikap pesimistis, apatis yang dibenturkan dengan politik berbasis agama. Kita tahu bahwa sekarang ini seakan tiap jalan adalah merupakan one way traffic sehingga siapapun yang berlawanam arah sah untuk dilibas habis. Dari kondisi itu maka tantangan kita sekarang ini adalah mewujudkan semangat Pancasila dan UUD 1945,” kata Sultan. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: toa
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved