Sleman

Ada Beberapa Pekerjaan yang Dilarang Mendukung Calon Perseorangan dalam Pilkada 2020

Untuk jalur perseorangan di Sleman, mereka harus mendapatkan dukungan minimal sejumlah 58.096 jiwa yang tersebar minimal sembilan kecamatan.

Penulis: Santo Ari | Editor: Gaya Lufityanti
Tribun Jogja/ Alexander Ermando
Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi 

TRIBUNJOGJA.COM - Satu tahun ke depan, tepatnya tanggal 23 September 2020 Kabupaten Sleman akan menghelat Pemilihan Bupati-Wakil Bupati.

Tak hanya calon dari partai politik, konstitusi menjamin warga negara untuk mencalonkan diri menjadi Bupati dan Wakil Bupati Sleman melalui jalur perseorangan.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengatakan untuk jalur perseorangan di Sleman, mereka harus mendapatkan dukungan minimal sejumlah 58.096 jiwa yang tersebar minimal sembilan kecamatan.

Namun ada beberapa syarat lainnya yang harus dipenuhi, yakni bakal pasangan calon (paslon) menyampaikan dukungan berupa formulir Model B.1-KWK Perseorangan dilampiri foto KTP Elektronik.

Tutorial Tampil Kece dengan Makeup Sachet yang Praktis dan Terjangkau

"Formulir dukungan yang disampaikan ke KPU Kabupaten Sleman selain Model B.1-KWK Perseorangan maka tidak akan dihitung sebagai dukungan," ujarnya, Selasa (29/10/2019).

Di sisi lain, dalam formulir tersebut menerangkan informasi pekerjaan.

Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah melakukan proses administrasi mengingat terdapat beberapa pekerjaan yang dilarang memberikan dukungan kepada pasangan calon perseorangan.

Dijelaskan Trapsi, pada Pasal 95 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menerangkan ada beberapa pekerjaan yang dilarang memberikan dukungan untuk paslon perseorangan.

Pekerjaan tersebut yakni anggota TNI, anggota Polri, Pegawai Negeri Sipil, anggota KPU, anggota PPK, PPS, KPPS, anggota Bawaslu, Panwascam, PPL. 

Pegawai kesekretariatan penyelenggara pemilihan, pegawai pengawas pemilihan, kepala Desa dan perangkat Desa.

Membaca Arah Muhamadiyah dalam Pilkada Bantul

KPU Sleman sendiri telah menetapkan syarat jumlah minimal dan persebaran dukungan untuk pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sleman pada hari Sabtu 26 Oktober 2019 kemarin.

Penetapan jumlah minimal dan persebaran dukungan dengan mendasarkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

"KPU Kabupaten Sleman memutuskan jumlah dukungan minimal 7,5% dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum tahun 2019 yaitu sejumlah 58.096 dukungan di mana jumlah DPT Pemilu 2019 di Kabupaten Sleman sejumlah 774.609 jiwa," paparnya.

Jumlah dukungan minimal tersebut harus tersebar minimal dalam sembilan kecamatan.

Dalam PKPU diatur persebaran lebih dari separuh jumlah kecamatan yang ada di kabupaten yang bersangkutan, dan Kabupaten Sleman memiliki 17 kecamatan.

"Penyerahan syarat dukungan pada tanggal 11 Desember 2019 sampai 5 Maret 2020. Kemudian dilakukan penelitian administrasi dan penelitian faktual," urainya. (TRIBUNJOGJA.COM)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved