BKN Ungkap Berapa Tunjangan Gaji Pejabat Eselon II, Soal Pengurangan Pejabat Tunggu Arahan Jokowi

Formasi CPNS Bantul Hingga Sleman Jelang Pengumuman Pendaftaran CPNS 2019

Presiden Joko Widodo berencana melakukan pemangkasan birokrasi dengan menyederhanakan level dan struktur pejabat. Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengaku sepakat jika kebijakan tersebut dapat berdampak pada efisiensi serta penghematan anggaran negara.

.
.

Kepala Biro Humas BKN, Mohamad Ridwan mengatakan, hanya saja pihaknya memang belum mendapat arahan lebih lanjut dari Presiden terkait efisiensi.

Menurut dia, BKN sebagai pembina manajemen kepegawaian di Indonesia secara nasional, sangat setuju jika ada usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi.

"Kalau itu bisa di capai, kemudian setelah diteliti ternyata pengurangan jumlah eselon itu akan mempengaruhi atau memperbaiki kinerja birokrasi, kenapa tidak?" jelas ditemui Seusai melakukan rapat koordinasi dengan BKN Kantor Regional I BKN Yogyakarta, Senin (21/10/2019).

Ia pun menilai, hal yang paling menonjol adalah dampak secara finansial dengan efisiensi pejabat struktural akan mengurangi tunjangan struktural meski tidak banyak namun berdampak.

"Contohnya, saya yang eselon II saja mendapatkan tunjangan Rp 4,2 juta. Kalau ini dihilangkan pasti akan mengurangi anggaran negara."

"Namun yang jelas tidak 100 persen birokrasi dirampingkan. Ada fungsi pelayanan publik yang tidak bisa digantikan oleh pejabat fungsional," ujarnya.

Kini, selain menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden, pihaknya juga tengah mengkaji pengurangan birokrasi tersebut.

Menurutnya diperlukan regulasi dan dasar hukum yang kuat dalam perampingan struktur birokrasi ini.

"Mohon bersabar, sedang menunggu kabinet dibentuk. Regulasi yang sekarang memang masih memungkinkan eselon 1 sampai 5 itu ada,"

"Intinya BKN insyaallah siap, asal dasar hukumnya sudah ada, dan sudah ditentukan kementerian atau lembaga yang bisa disederhanakan. Prinsipnya kalau demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi, kami sangat mendukung," tuturnya.

Adapun berdasarkan data kepegawaian, hingga Juni 2019 jumlah pejabat eselon I di Indonesia ada 575 orang, eselon II berjumlah 19.463 orang.

Sedangkan total eselon I sampai dengan eselon V ada 460.067 orang.

"Sehingga kalau misalnya secara drastis eselon 3,4 dan 5 yang ada dikurangi, maka kita akan berhadapan dengan menejemen PNS sejumlah 430 ribu orang," jelasnya.

Menurutnya hal itu tidak bisa serta merta dilakukan, dan perlu ada tahapan.

Namun efisiensi tersebut bukan tidak mungkin dilakukan, karena menurutnya di beberapa kementerian atau lembaga juga ada yang sudah menerapkan minimum eselonisasi.

Ia mencontohkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada juga di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang jelas, mode-mode pekerjaan sekarang makin membuat orang bisa lebih mobile, bisa bekerja di mana saja kapan saja dengan teknologi informasi dan komunikasi,"

"Ada pula kebijakan pemerintah terkait Online Single Submission (OSS). Dengan demikian fungsi pejabat mungkin bisa dikurangi walaupun tidak semuanya," paparnya.

Formasi CPNS Bantul

Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2019 di Kabupaten Bantul tersedia 601 formasi. Jumlah tersebut didominasi oleh tenaga pendidikan.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Bantul, Danu Suswaryanta mengatakan, 601 formasi CPNS di Bantul yang telah disetujui oleh pemerintah pusat terbagi kedalam tiga kategori. Antara lain tenaga pendidikan 308, tenaga teknis 205 dan tenaga kesehatan 88.

"Masih sama seperti tahun 2018, CPNS tahun 2019 ini didominasi tenaga pendidikan," kata dia, Senin (21/10/2019)

Sekedar informasi, pada tahun 2018 silam, Kabupaten Bantul membuka CPNS sebanyak 550 formasi. Mereka terbagi kedalam tenaga guru 340, tenaga kesehatan 165, tenaga teknis 56 dan eks tenaga honor K-2 sebanyak 4 orang.

Tahun ini, menurut Danu, sedikit berbeda dari tahun sebelumnya. Karena dari 601 formasi yang akan segera dibuka, semuanya CPNS. Tidak ada lowongan untuk PPPK, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Danu menjelaskan pada tahap awal, pihaknya sebenarnya sudah mengusulkan dua kategori. Kategori P3K dan PNS. Bahkan kuota untuk P3K cukup banyak yang diusulkan. Namun saat penetapan dari pemerintah pusat ternyata semua formasi untuk CPNS. Tidak ada P3K.

"Jadi penerimaan sekarang hanya untuk CPNS," terang dia.

Ditambahkan Kasubbid Formasi dan Pengadaan Pegawai BKPP, Jazari Hasyim mengatakan, dari 601 formasi yang akan segera dibuka, pihaknya saat ini masih terus melakukan finalisasi. Termasuk memperjuangkan kuota untuk kategori difabel.

"Ini masih proses. Karena kami juga memiliki kewajiban untuk memberikan ruang untuk dissabilitas," kata dia.

Formasi CPNS Sleman

Pemerintah pusat telah merilis formasi CPNS tahun 2019 dan dipastikan tidak ada formasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dimungkinkan pendaftaran PPPK baru dibuka pada tahun 2020.

Plt Kepala Badan Kepegawaian, Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Sleman Suyono membenarkan hal tersebut. "Kemarin Menpan RB tidak menyinggung masalah PPPK, hanya mengutarakan kemungkinan baru ada di 2020," bebernya.

Sebelumnya, pemkab telah mengajukan sekitar 725 formasi. Itu di dalamnya termasuk formasi untuk PPPK. Dengan tidak adanya formasi untuk PPPK, artinya pemkab Sleman hanya mendapatkan formasi untuk CPNS, yakni 643 formasi. Sesuai dengan Surat Keputusan Menpan RB RI No 579/2019 tentang Penetapan Kebutuhan PNS di Lingkungan Pemkab Sleman tahun 2019, formasi tersebut meliputi tenaga pendidikan, kesehatan dan teknis.

Suyono menerangkan, formasi paling banyak yaitu untuk tenaga pendidikan yakni sebanyak 346 formasi. Kemudian 214 formasi tenaga kesehatan dan 83 formasi tenaga teknis. Menurutnya prioritas formasi pendidikan lantaran pemerintah memiliki tujuan untuk meningkatkan SDM.

Dengan penambahan jumlah tersebut, kebutuhan ASN di Sleman masih dirasa kurang. Suyono mengungkapkan, rata-rata setiap tahun ada 600 lebih PNS yang purna tugas.

Ia menjelaskan, idealnya Sleman memiliki 14 ribu PNS, dan saat ini baru terisi 9 ribu. Maka Pemkab Sleman masih membutuhkan setidaknya tambahan 5.000 PNS lagi.

"Jadi kita akan memaksimalkan tenaga yang ada," ujarnya.

Dalam kesempatan itu berharap banyak generasi milenial yang mendaftar CPNS.

"Sekarang kan serba cepat dan IT. Ya harapannya generasi milenial yang masuk. Karena ke depan pelaporan dan lain sebagainya tidak manual lagi, kalau yang tua pasti keteteran," terangnya.