Nasional

BKN Mendukung Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi

Presiden Joko Widodo berencana melakukan pemangkasan birokrasi dengan menyederhanakan level dan struktur pejabat.

BKN Mendukung Efektivitas dan Efisiensi Birokrasi
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Presiden Joko Widodo berencana melakukan pemangkasan birokrasi dengan menyederhanakan level dan struktur pejabat.

Terkait hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengaku sepakat jika kebijakan tersebut dapat berdampak pada efisiensi serta penghematan anggaran negara.

Kepala Biro Humas BKN, Mohamad Ridwan saat ditemui Senin (21/10/2019) usai melakukan rapat koordinasi dengan BKN Kantor Regional I BKN Yogyakarta, menjelaskan pihaknya belum mendapat arahan lebih lanjut dari Presiden terkait efisiensi tersebut.

Namun ia menekankan bahwa BKN sebagai pembina manajemen kepegawaian di Indonesia secara nasional, sangat setuju jika ada usaha untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi.

Peringatan BKN Jangan Coba-coba Daftar CPNS 2019 Pakai Dokumen Aspal, Urus Syarat Sebelum Telat

"Kalau itu bisa di capai, kemudian setelah diteliti ternyata pengurangan jumlah eselon itu akan mempengaruhi atau memperbaiki kinerja birokrasi, kenapa tidak?" jelasnya.

Ia pun menilai, hal yang paling menonjol adalah dampak secara finansial dengan efisiensi pejabat struktural akan mengurangi tunjangan struktural meski tidak banyak namun berdampak.

"Contohnya, saya yang eselon II saja mendapatkan tunjangan Rp 4,2 juta. Kalau ini dihilangkan pasti akan mengurangi anggaran negara. Namun yang jelas tidak 100 persen birokrasi dirampingkan. Ada fungsi pelayanan publik yang tidak bisa digantikan oleh pejabat fungsional," ujarnya.

Kini, selain menunggu arahan lebih lanjut dari Presiden, pihaknya juga tengah mengkaji pengurangan birokrasi tersebut. Menurutnya diperlukan regulasi dan dasar hukum yang kuat dalam perampingan struktur birokrasi ini.

"Mohon bersabar, sedang menunggu kabinet dibentuk. Regulasi yang sekarang memang masih memungkinkan eselon 1 sampai 5 itu ada. Intinya BKN insyaallah siap, asal dasar hukumnya sudah ada, dan sudah ditentukan kementerian atau lembaga yang bisa disederhanakan. Prinsipnya kalau demi meningkatkan efektifitas dan efisiensi birokrasi, kami sangat mendukung," tuturnya.

7 Alur Pendaftaran CPNS 2019, Buat Akun SSCN Hingga Login via Sscasn.bkn.go.id

Adapun berdasarkan data kepegawaian, hinga Juni 2019 jumlah pejabat eselon I di Indonesia ada 575 orang, eselon II berjumlah 19.463 orang. Sedangkan total eselon I sampai dengan eselon V ada 460.067 orang.

"Sehingga kalau misalnya secara drastis eselon 3,4 dan 5 yang ada dikurangi, maka kita akan berhadapan dengan menejemen PNS sejumlah 430 ribu orang," jelasnya.

Menurutnya hal itu tidak bisa serta merta dilakukan, dan perlu ada tahapan.

Namun efisiensi tersebut bukan tidak mungkin dilakukan, karena menurutnya di beberapa kementerian atau lembaga juga ada yang sudah menerapkan minimum eselonisasi. Ia mencontohkan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), ada juga di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang jelas, mode-mode pekerjaan sekarang makin membuat orang bisa lebih mobile, bisa bekerja di mana saja kapan saja dengan teknologi informasi dan komunikasi. Ada pula kebijakan pemerintah terkait Online Single Submission (OSS). Dengan demikian fungsi pejabat mungkin bisa dikurangi walaupun tidak semuanya," paparnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: nto
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved