Bantul

Tahapan Pilkada Dimulai, Bawaslu Bantul Surati Lurah Desa Agar Netral

Tahapan Pilkada Dimulai, Bawaslu Bantul Surati Lurah Desa Agar Bersikap Netral

Tahapan Pilkada Dimulai, Bawaslu Bantul Surati Lurah Desa Agar Netral
Tribun Jogja/Ahmad Syarifudin
Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul, Harlina 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL -- Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bantul memulai tahapan Pilkada dengan mengirimkan surat kepada seluruh Lurah Desa di Bumi Projotamansari.

Surat tersebut berisi imbauan, agar perangkat desa dapat bersikap netral.

"Kami imbau mereka yang diatur netralitasnya tidak terlibat dukungan baik perseorangan maupun calon dari partai politik. Jadi harus bisa mendudukkan diri," kata Bawaslu Bantul, Harlina, Minggu (20/10/2019)

Dikatakan Harlina, lurah desa dan pegawai negeri harus bisa bersikap netral. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pilkada maupun UU nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara.

Pihaknya berharap, surat imbauan yang telah dikirim beberapa waktu lalu itu, bisa menjadi acuan. Agar Lurah Desa yang dirumorkan akan mendukung salah satu calon peserta Pilkada, tidak terlibat proses dukung mendukung. Baik kepada calon perseorangan maupun calon dari partai politik.

"Namanya dukungan, baik kepada calon perseorangan maupun calon partai politik sama saja. Tidak boleh. Karena semuanya peserta pemilu," terang dia.

Jelang Pilkada Bantul, Bawaslu Minta KNPI Netral

Harlina mengaku sudah mengirimkan surat imbauan itu kepada Lurah desa di 75 desa se-kabupaten Bantul. Khusus untuk ASN Pemkab Bantul, Harlina mengatakan sudah memberikan imbauan itu kepada Bupati Bantul, Drs Suharsono.

Sampai saat ini, Bawaslu Bantul, diakuinya belum mengetahui, apakah Suharsono akan mencalonkan kembali sebagai Bupati atau tidak. Jika memang akan maju, Harlina mewanti-wanti agar sesuai aturan.

Tidak boleh melakukan mutasi jabatan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum pencalonan dan 6 bulan setelah dilakukan penetapan. Aturan itu, menurutnya, jelas tertuang dalam UU Pilkada.

"Apabila dilanggar maka ada sanksi. Ketugasan Bawaslu sudah dimulai pada tahapan ini," jelas dia. (Tribunjogja I Ahmad Syarifudin)

Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: has
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved