Nasional

Akademisi Bisa Ajukan Judicial Review dalam Polemik UU KPK

Unjuk rasa dilakukan untuk mendorong presiden agar mengeluarkaan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) yang membatalkan UU KPK yang sampai hari i

Akademisi Bisa Ajukan Judicial Review dalam Polemik UU KPK
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI via kompas.com
Presiden Joko Widodo menyampaikan sikap tentang rencana pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (20/9/2019). Presiden meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menunda pengesahan RKUHP dan mengkaji ulang sejumlah 14 pasal dalam RKUHP yang rencananya akan disahkan pada 24 September 2019. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama. 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Gelombang unjuk rasa dari masyarakat dan mahasiswa muncul sejak RUU KPK disahkan.

Unjuk rasa dilakukan untuk mendorong presiden agar mengeluarkaan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) yang membatalkan UU KPK yang sampai hari ini belum diterbitkan.

Selain turun ke jalan, Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga menilai perlu ada langkah lain dalam polemik UU KPK.

Siapkan Dokumen, Ini Jadwal Resmi CPNS dari Oktober 2019 hingga April 2020

Dalam hal ini mereka pun mengadakan diskusi publik bertema Polemik UU KPK : Mahasiswa & Judical Review, Kamis (17/10/2019).

Presiden Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Muhammad Hamdan Saifullah mengatakan, selain meminta Presiden untuk mengeluarkan Perppu, ada jalan lain yang dapat ditempuh untuk mencabut UU KPK yang hari ini mulai berlaku, yaitu judicial review.

Ini Daftar 4 Operasi Tangkap Tangan Pasca-pengesahan Revisi UU KPK

Menurutnya, masyarakat yang tidak sepakat dengan diterbitkannya RUU KPK dapat melakukan evaluasi baik perorangan atau berkelompok dengan melakukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat 1 UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

"Secara materil, UU KPK memang tidak sepenuhya melemahkan atau menguatkan kinerja lembaga pemberantasan korupsi. Hanya memang, ada beberapa poin yang harus kita kritisi bersama," ujarnya.

Menaanggapi kondisi tersebut, DEMA UIN Sunan Kalijaga berinisiatif untuk menciptakan satu ruang baru guna merespon setiap aturan perundang-undangan yang bermasalah, salah satunya adalah UU KPK.

"Untuk itu, kami Dewan Eksekutif Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga mengajak seluruh Mahasiswa untuk bersama-sama mengevaluasi UU KPK. Dan mendukung Judicial Review terhadap UU KPK," imbuhnya.

Ahli Humum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga, Siti Fatimah yang menjadi pemateri dalam diskusi publik hari itu mengatakan bahwa masyarakat Indonesia sepakat menengtang bentuk tindak pidana korupsi yang ada di negara.

"Kita harus bergandengan tangan antara akademisi, mahasiswa, masyarakat dan penegak hukum yang lain. Dalam bentuk forum-forum diskusi," jelasnya.

Menanti Kelanjutan Proyek SAH di Umbulharjo, Sudah Dua Bulan Mangkrak Sejak OTT KPK

Tujuannya diadakannya forum diskusi ini untuk membangunan keyakinan bahwa upaya ini adalah bagian dari hak konstitusional dari setiap warga negara yang merasa bahwa ada kebijakan atau peraturan perundangan itu sesuatu yang salah, dan tidak pas.

Setelah melakukan diskusi, maka langkah selanjutya adalah membuat naskah akademik dan setelahnya melakukan pengkajian mengenai pasal-pasal yang krusial.

"Ini bagian dari hak konstitusional dari warga indonesia, siapapun. Kita bisa mulai dengan diskusi kecil dulu, kalau kita sudah siap maka bisa melakukan judical review," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: nto
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved