Peluang Partai Gerindra Masuk Dalam Kabinet Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, Begini Sikap PDIP

Peluang Partai Gerindra Masuk Dalam Kabinet Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, Begini Sikap PDIP

Peluang Partai Gerindra Masuk Dalam Kabinet Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin, Begini Sikap PDIP
Kompas.com/Fitria Chusna Farisa
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Ahmad Basarah saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. 

TRIBUNJOGJA.COM - Sikap PDIP mulai melunak terkait peluang Partai Gerindra dalam koalisi pendukung pemerintah dan masuk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma,ruf Amin.

Ketua DPP PDI-Perjuangan Ahmad Basarah menuturkan bahwa partainya tak keberatan jika Partai Gerindra bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah dan masuk dalam kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Basarah menegaskan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk memilih menteri.

"PDI Perjuangan mempersilakan apapun keputusan Pak Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya, termasuk di antaranya melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja, itu adalah wewenang prerogatif presiden," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).

 "PDI Perjuangan menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai komposisi kabinet kepada keputusan politik presiden Joko Widodo," tutur dia.

Presiden Jokowi Rampungkan Susunan Kabinet Jilid II, Akankah Siandaga dan Fadli Zon Jadi Menteri?

Basarah meyakini Presiden Jokowi telah memiliki pertimbangan dalam menyusun kabinetnya.

Termasuk, misalnya mempertimbangkan kekuatan politik Partai Gerindra dalam memperkuat posisi pemerintah.

 "Ya saya kira dalam konteks semacam itu ketika Pak Jokowi mempertimbangkan kekuatan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja di masyarakat kita," kata Basarah.

"Saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu. Tapi sekali lagi kami tidak dalam posisi mendorong atau menolak karena hal tersebut sepenuhnya wewenang hak preogratif Presiden Joko Widodo," ucap Wakil Ketua MPR itu.

Sebelumnya, Prabowo telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jum'at (11/10/2019) lalu.

RUU KPK Akan Berlaku 17 Oktober, Jaringan Anti-Korupsi Yogyakarta Ingatkan Presiden Terbitkan Perppu

Halaman
12
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved