Kota Yogya

Forpi Minta Perwal Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogya Direvisi

Revisi ini diusulkan lantaran terdapat sejumlah pasal yang tidak sesuai dan masih bertentangan dengan kondisi riil di lapangan.

Forpi Minta Perwal Penataan Usaha Minimarket di Kota Yogya Direvisi
Tribun Jogja/Noristera Pawestri
Koordinator Forpi Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta, meminta Peraturan Walikota (Perwal) No 56 tahun 2018 tentang penataan usaha minimarket agar segera direvisi.

Pasalnya, terdapat sejumlah pasal yang tidak sesuai dan masih bertentangan dengan kondisi riil di lapangan.

"Ada sejumlah pasal yang menurut kami sangat lemah dan kami usulkan agar direvisi," kata Baharuddin Kamba, Koordinator Forpi Kota Yogyakarta, Senin (14/10/2019).

Seperti yang tertulis pada Pasal 10 yakni Minimarket diutamakan agar menggunakan tenaga kerja daerah setempat.

Grebek Pasar Isuzu Traga, Lebih Dekat ke Konsumen

Menurut Kamba, masih banyak minimarket yang tidak mematuhi aturan itu.

Tenaga kerja yang digunakan bukan lagi dari luar Yogyakarta melainkan luar DIY.

"Persentasenya mungkin sekitar 90 persen ada yang dari luar," klaim dia.

Selain itu, pada Pasal 9 juga disebutkan bahwa minimarket harus melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan atau kecil (UMKM).

Aturan ini pun dinilai Kamba belum terlihat diimplementasikan dengan benar.

"Kalau ada kan pasti kita tahu. Tulisan stiker mitra UMKM juga berlarut-larut kita pantau hanya itu-itu saja tidak bertambah," tukas dia.

18 Toko Modern di Kota Yogya Tak Perpanjang IUTS

Dia juga menyoroti soal tidak adanya pembatasan jumlah toko swalayan pada Perwal No 56 tahun 2018.

Meskipun ada kajian soal jarak, lokasi, dan waktu operasional, hal ini disinyalir tetap akan menekan usaha sejenis seperti toko kelontong dan sebagainya.

Terkait sejumlah toko swalayan yang tidak memperpanjang IUTS, Kamba menilai ada pembiaran dari organisasi perangkat daerah (OPD). Disperindag Kota Yogyakarta diminta untuk tegas dalam hal ini.

Baik mengeluarkan sanksi teguran atau administratif seperti yang tertera dalam Perwal atau sosialisasi.

"Minimal ya ada teguran atau surat begitu, kan jadi mereka tahu bahwa izinnya sudah habis. Kalau begitu kan perlu dipertanyakan pengawasan bagaimana," ucapnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved