Kota Yogya

18 Toko Modern di Kota Yogya Tak Perpanjang IUTS

Sejumlah toko modern atau swalayan di kawasan Yogyakarta didapati tidak perpanjang izin usaha dan disinyalir tidak mempunyai IUTS.

18 Toko Modern di Kota Yogya Tak Perpanjang IUTS
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Sejumlah toko modern atau swalayan di kawasan Yogyakarta didapati tidak memperpanjang izin usaha dan disinyalir tidak mempunyai izin usaha toko swalayan (IUTS).

Berdasarkan data yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta, hingga pada September lalu sedikitnya terdapat 18 toko modern yang tidak memperpanjang IUTS dan satu diantaranya pindah ke lokasi lain.

Padahal berdasarkan Perwal No 56 tahun 2018 tentang penataan usaha minimarket, pada pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa IUTS berlaku selama minimarket menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan
tidak ada perubahan kepemilikan/nama usaha/lokasi usaha.

Grebek Pasar Isuzu Traga, Lebih Dekat ke Konsumen

DPMP Kota Yogyakarta selaku penerbit izin juga tidak memberikan gambaran yang jelas soal bagaimana sikap Pemkot Yogya menindak toko swalayan yang tidak memperpanjang IUTS itu.

Kepala Bidang Pelayanan DPMP Kota Yogyakarta, Gatot Sudarmo juga mengakui, bahwa aturan pendirian toko swalayan memang tumpang tindih antara pusat dan daerah.

Dia menyebut, ada sejumlah aturan yang diterapkan pada pendirian dan operasional toko swalayan, mulai dari PP, Permendag, hingga Perwal.

Maka itu, pihaknya beralasan jika toko swalayan yang sudah terdaftar di online single submission (OSS) maka tidak perlu lagi untuk memperpanjang IUTS.

Pemilik Toko Swalayan di Kota Yogya Nantinya Wajib Penuhi Komitmen Izin Komersial

Padahal, dari data yang dikeluarkannya oleh lembaga yang sama, hanya ada 25 pemohon (toko swalayan) yang terdaftar di OSS dan baru 13 yang efektif.

"Kalau DPMP cuman portal untuk penerimaan penerbitan izin saja, tapi yang mengawasi itu Disperindag," imbuhnya, Senin (14/10/2019).

Menurut Perwal kewenangan penataan usaha minimarket, pada Pasal 18 memang disebutkan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha minimarket dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

Namun, Disperindag Kota Yogyakarta saat dikonfirmasi mengaku hanya mengawasi peredaran komoditas barang yang dijual.

Pemkot Yogyakarta Permudah Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)

Selain izin, toko swalayan disinyalir Forum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta juga mendapati sejumlah permasalahan lain yang tidak sesuai dengan Perwal No 56 2018, semisal penggunaan tenaga kerja yang tidak dari daerah setempat dan toko swalayan masih kurang dalam melibatkan produk UMKM.

Kepala Bidang Bimbingan Usaha, Pengawasan dan Pengendalian Produk Disperindag Kota Yogyakarta, Benedict Cahyo Santosa membenarkan bahwa masih sedikit persentase produk UMKM yang masuk ke toko swalayan.

Dia mengklaim, bahwa toko swalayan menerapkan aturan dan standarisasi tertentu agar produk UMKM bisa masuk dan dijual di toko tersebut.

"Biasanya mereka terkendala dari sisi kemasan produk dan juga izin PIRT," kata dia. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Yosef Leon Pinsker
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved