Bisnis

Kebijakan Pembatasan Merek Telah Berlaku pada Produk Tembakau

Realisasi kebijakan pembatasan merek di Indonesia juga telah berlaku sangat ketat pada produk tembakau.

Kebijakan Pembatasan Merek Telah Berlaku pada Produk Tembakau
istimewa
Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menggelar diskusi dengan pelaku usaha, konsultan dan regulator dalam upaya membangun respon strategis atas kebijakan-kebijakan terkait pembatasan merek dan kemasan yang dinilai kian eksesif diberlakukan kepada berbagai industri di Indonesia. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Realisasi kebijakan pembatasan merek di Indonesia juga telah berlaku sangat ketat pada produk tembakau.

Hal ini dikemukakan oleh Ketua Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan.

Melalui PP 109/2012, pemerintah salah satunya mewajibkan produsen produk tembakau untuk mencantumkan peringatan kesehatan bergambar seram sebesar 40% dari total display kemasan.

Bahkan, saat ini, pihak Kementerian Kesehatan sedang mengusulkan untuk menaikkan komposisinya menjadi 90% kemasan tanpa alasan kajian yang jelas.

Grebek Pasar Isuzu Traga, Lebih Dekat ke Konsumen

"Kretek merupakan produk tembakau khas warisan budaya Indonesia. Kami selaku pelaku usaha hanya memohon agar pemerintah adil. Kepentingan pengendalian melalui peringatan kesehatan 40% kemasan sudah kami terima dengan berbesar hati. Jangan sampai diperluas menjadi 90% bahkan merencanakan kemasan polos tanpa bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan," jelasnya.

"Yang perlu diwaspadai juga adalah aturan turunan dari pemerintah daerah sebagai turunan tetapi restriksinya melebihi aturan nasionalnya. Hal ini merupakan bukti nyata bahwa restriksi merek tengah dijalankan, dan hal ini perlu menjadi perhatian bagi rekan-rekan pengusaha lainnya," sambungnya.

Ia melanjutkan, sebagai industri yang legal, Industri Hasil Tembakau (IHT) memiliki hak komunikasi sebagaimana Putusan MK No. 6/PUU-VII/2009 merujuk Pasal 28F UUD 1945.

Ia pun turut berempati apabila kebijakan semacam ini diperlebar ke produk konsumsi lainnya.

Kerugian yang paling besar akan dirasakan oleh pemerintah dan konsumen sendiri.

Kebijakan Pembatasan Merek Dinilai Mencederai Hak Kekayaan Intelektual

Meluas ke Produk Makanan

Halaman
12
Penulis: amg
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved