Breaking News:

Jawa

Dewan Soroti Proyeksi Pendapatan Daerah APBD 2020 Masih Rendah

Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang menyoroti rendahnya pendapatan asli daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kota Magelang pa

Penulis: Rendika Ferri K
Editor: Ari Nugroho
Istimewa
Rapat Paripurna DPRD Kota Magelang Keenam Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2019 dengan acara Penyampaian Raperda tentang APBD Tahun 2020, Selasa (1/10/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Magelang menyoroti rendahnya pendapatan asli daerah yang diajukan oleh Pemerintah Kota Magelang pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun 2020 mendatang.

Pendapatan daerah untuk tahun 2020 diproyeksikan sebesar Rp.946.028.955.000. Jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan APBD Tahun 2019 perubahan sebesar Rp 1.090.653.723.000.

"Catatan kami, proyeksi keuangan daerah tahun 2020 masih lebih rendah dibanding APBD tahun 2019 setelah perubahan yakni sebesar Rp  1.090.653.723.000,” kata anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Magelang, Adi Chandra Pamungkas, Selasa (1/10/2019) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Magelang Keenam Masa Persidangan Kesatu Tahun Sidang 2019 dengan acara Penyampaian Raperda tentang APBD Tahun 2020.

Hari Kesaktian Pancasila, Wali Kota Magelang: Pancasila Harus Dipegang Teguh & Diamalkan Masyarakat

Padahal menurut Adi, pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan utama bagi daerah untuk melaksanakan program atau kegiatan, penyelenggaraan pemerintahan atau pembangunan daerah.

"Posisi pendapatan daerah menjadi komponen yang sangat penting, dan strategis dalam struktur APBD, yakni berkaitan dengan peran pembiayaan anggaran belanja daerah, pemberian pelayanan kepada publik, mengendalikan defisit anggaran dan meningkatkan kapasitas fiskal," ujarnya.

Adi juga menyoroti proporsi belanja langsung pada belanja daerah pada APBD 2020 kurang produktif.

Hal ini melihat proporsi belanja modal lebih kecil yakni hampir 50% lebih kecil dibanding belanja barang dan jasa , dan ditambah belanja pegawai (honor dan upah).

Sebab itu akan menghambat pembentukan aset daerah dan percepatan pemenuhan kebutuhan insfrastruktur publik, serta tidak mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Terakhir tentang pembiayaan, jika melihat dan menggunakan asumsi tren SiLPA tahun berjalan, maka dirasa proyeksi SiLPA tahun 2020 masih lebih rendah dari tahun tahun sebelumnya. Padahal SiLPA tahun berjalan merupakan sumber penerimaan pembiayaan terbesar kota magelang setiap tahunnya,” tutur Adi.

Raperda Kepemudaan Jadi Salah Satu Prioritas DPRD Kota Magelang

Proyeksi keuangan daerah, sebagaimana yang tertuang dalam draf APBD 2020, pendapatan daerah diproyeksikan Rp.946.028.955.000.

Sedangkan belanja daerah, menurut Adi, alokasinya sebesar Rp.1.012.928.955.000, sehingga untuk tahun 2020 RAPBD diproyeksikan defisit  Rp.66.900.000.000.

Walikota Magelang, Sigit Widyonindito, menuturkan, pendapatan daerah tahun anggaran 2020 direncanakan sebesar Rp 946.028.955.00 yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp 254.478.541.000, dana perimbangan sebesar Rp 592.786.300.000, dan lain-lain pendapatan sebesar Rp 98.764.114.000.

Sementara belanja daerah direncanakan sebesar Rp 1.012.928.955.00 yang terdiri dari belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp 357.058.959.000 dan belanja langsung direncanakan sebesar Rp. 655.869.996.000.

“Ada defisit anggaran sebesar Rp. 66.900.000.000, selanjutkan akan ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp 66.900.000.000, yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya atau silpa, sehingga tidak terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (silpa)," ujarnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved