Berikut Tuntutan Mahasiswa Dalam Aksi #GejayanMemanggil 2

TRIBUNJOGJA.COM - Ribuan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak menggelar unjuk rasa #gejayanmemanggil 2, Senin (30/9/2019).

Jika di aksi sebelumnya, konsentrasi massa hanya terpusat di simpang tiga Colombo, maka untuk kali ini ada enam panggung yang digelar dalam menyerukan aksi mereka.

Enam panggung yang tersebar yakni pertigaan beringin Hartono, jembatan merah, di depan Restoran Dixie, Ciao Gelato, pertigaan Colombo dan toko cat Wawawa.

Humas Aliansi Rakyat Bergerak, Nailendra mengatakan dibentuknya enam panggung ini agar lebih banyak suara rakyat tertampung.

Ia menilai jalan Gejayan adalah lokasi yang strategis di mana mahasiswa datang dari berbagai arah.

"Dan setelah evaluasi kemarin, kami hanya memenuhinya Jalan Colombo bukan Gejayan. Dan enam panggung ini untuk berorasi, agar lebih banyak suara rakyat tertampung," ujarnya.

• Tak Hiraukan Imbauan Polisi, Belasan Peserta Aksi #GejayanMemanggil 2 Panjat Baliho

Adapun dalam aksi kali ini, ada beberapa tuntutan yang mereka serukan yakni hentikan segala bentuk represi dan kriminalisasi terhadap gerakan rakyat.

Tarik seluruh komponen militer dan buka ruang demokrasi seluas-luasnya di Papua.

Mendesak pemerintah pusat untuk segera menanggulangi bencana, menyelamatkan korban, tangkap dan adili pengusaha serta korporasi pembakar hutan, cabut HGU dan hentikan pemberian izin baru pagi perusahaan besar perkebunan.

Poin selanjutnya adalah mendesak presiden untuk menerbitkan perpu terkait UU KPK.

Mendesak presiden untuk menerbitkan perpu terkait UU sistem budidaya pertanian berkelanjutan.

Mendesak pengesahan RUU penghapusan kekerasan seksual. Merevisi pasal-pasal yang dianggap bermasalah dalam RKUHP dan meninjau ulang pasal-pasal tersebut dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sipil.

• Massa Aksi#GejayanMemanggil 2 Bubarkan Diri, Langsung Punguti Sampah Sisa Demo

Menolak RUU Pertanahan, RUU Ketenagakerjaan, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber dan RUU Minerba. Dan tuntutan terakhir adalah tuntaskan pelanggaran HAM dan HAM berat serta adili penjahat HAM.

"Kami melihat kondisi sekarang, masyarakat tidak percaya lagi dengan DPR yang membuat kebijakan tanpa melibatkan rakyat," ujarnya.

Oleh karena itu ia mengatakan bahwa mahasiswa dan rakyat akan bersatu untuk mengawasi kinerja DPR. Strategi mereka tak hanya dengan gerakan turun ke jalan, tapi juga bekerjasama dengan akademisi membuat kajian untuk diajukan ke MK. (Tribunjogja I Santo Ari)