Yogyakarta

KONI DIY Nilai Polemik 9 Atlet Kota Yogya Masuk Ranah Arbritase, Penggugat Akan Jawab Semua Eksepsi

Proses persidangan sembilan atlet Kota Yogyakarta yang dinyatakan tidak lolos verifikasi untuk tampil di Porda DIY 2019 berlanjut di PN Yogyakarta.

TRIBUNJOGJA.COM / Azka Ramadhan
Kuasa hukum 9 atlet Kota Yogya, Bastari Ilyas, saat memberi keterangan kepada media di PN Yogyakarta, Kamis (26/9/2019) siang. 

TRIBUNJOGJA.COM - Proses persidangan sembilan atlet Kota Yogyakarta yang dinyatakan tidak lolos verifikasi untuk tampil di Pekan Olahraga Daerah (Porda) DIY 2019, kembali berlanjut di Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, Kamis (26/9/2019) siang.

Namun, dalam persidangan, kuasa hukum KONI DIY, selaku tergugat, Normala Sinta Dewi, menyatakan PN Yogyakarta tak punya wewenang menyidangkan kasus tersebut.

Sebab, permasalahan yang melibatkan atlet ini, sudah masuk ranah arbitrase.

Grebek Pasar Isuzu Traga, Lebih Dekat ke Konsumen

"Dalam pasal 3 undang-undang nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa menyatakan, PN tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase," ucapnya. 

Di samping itu selain mempermasalahkan wewenang PN, tergugat lewat kuasa hukumnya pun menganggap gugatan yang dilayangkan itu salah alamat.

Pasalnya, antara penggugat dan tergugat tak ada hubungan hukum langsung dan tidak langsung. 

"Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan KONI Kota Yogyakarta, karena yang mengajukan para penggugat untuk mengikuti Porda DIY tahun 2019 adalah KONI Kota Yogyakarta," terangnya.

KONI Kota Yogya Yakini Keberadaan BAORI DIY Tak Punya Landasan Hukum

Menanggapi eksepsi dari pihak tergugat, majelis hakim yang dipimpin Asep Permana pun memberi waktu satu minggu bagi penggugat untuk menyusun jawabannya, atau replik atas apa yang disampaikan oleh tergugat.

Persidangan berlanjut Kamis (3/10/2019).

Sementara itu, kuasa hukum kesembilan atlet, selaku penggunggat, Bastari Ilyas menyatakan siap memberi jawaban atas eksepsi yang diberikan tergugat dalam sidang.

Ya, termasuk soal kewenangan PN dalam kasus ini, serta tudingan salah alamat.

KONI DIY Tegaskan Tahapan Jelang Porda DIY Terus Berlanjut

"Kamis pekan depan ya, kami siap menjawab semua eksepsi mereka, terkait klaim yang menyatakan bahwa PN tidak berhak menyidangkan kasus ini," tegasnya.

Menurut Bastari, andai tergugat benar-benar jujur dan terbuka, semestinya tak menyomot dua pasal saja dari UU Nomor 3 tahun 2005, tentang sistem keolahragaan nasional, yang dijadikan dasar hukum PN tidak berhak menyidangkan kasus sengketa atlet ini.

"Karena di pasal ke-3 itu tertulis, apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 itu tidak tercapai, penyelesaian sengketanya dapat dilakukan melalui pengadilan yang sesuai dengan yuridiksi," pungkasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Azka Ramadhan
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved