Sleman

Pemkab Sleman Berhentikan Sementara Kades yang Tersandung Kasus Korupsi Dana Desa

Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara Kepala Desa Banyurejo Tempel, RS.

Pemkab Sleman Berhentikan Sementara Kades yang Tersandung Kasus Korupsi Dana Desa
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Sleman 

TRIBUNJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Sleman mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberhentian sementara Kepala Desa Banyurejo Tempel, RS.

RS ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Sleman atas dugaan kasus korupsi dana desa tahun 2015-2016 dan telah dilakukan penahanan atas dirinya pada 23 September 2019 kemarin.

Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Sleman, Shavitri Nurmaladewi saat ditemui Tribunjogja.com Selasa (24/9/2019) mengatakan bahwa Pemkab Sleman menghormati proses hukum yang berlangsung.

Isuzu Traga, Extra Untungnya, Lega Muatannya! Buktikan di Pasar Nduku Magelang

Atas dasar itu, pemerintah menerapkan Perda No 5 tahun 2015 yang sudah dilakukan perubahan melalui Perda no 8 tahun 2017 tentang tata cara pemilihan dan pemberhentian kepala desa.

"Di pasal 65 tentang pemberhentian sementara, Kades diberhentikan sementara oleh Bupati apabila ditetapkan sebagai tersangka, apalagi ditahan. SK pemberhentian sementara per tanggal 24 September 2019 sudah ditetapkan oleh Bupati," jelasnya.

Namun demikian, ia mengatakan bahwa pemerintahan desa tidak boleh dalam kondisi kosong.

Dan sesuai pasal 66, maka sekretaris desa akan diangkat menjadi pelaksana tugas (PLT) Kades.

"PLT memiliki tugas dan kewajiban kades sampai adanya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap," jelasnya.

Kepala Desa Banyurejo Ditahan atas Dugaan Korupsi Dana Desa

Adapun terkait kasus tersebut, ia mengatakan bahwa pemkab Sleman telah melakukan penelitian dan terungkap bahwa pendampingan inspektorat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) sudah dilakukan sejak 2015 pada saat desa tidak bisa memenuhi kewajiban administrasi laporan keuangan.

"Jadi sudah dilakukan pendampingan, kemudian 2016 masih tetep dilakukan pendampingan. Mungkin Kades lalai, karena pada saat pencairan itu dengan bendahara. Tapi pengeluaran-pengeluaran tidak dilengkapi dengan bukti nota," ujarnya.

Ia menuturkan bahwa dalam pertanggungjawaban anggaran di semua lini, dari tingkat yang terendah dsampai pusat harus ada bukti lampiran nota dan bukan kegiatan fiktif.

"Ini peringatan kepada penyelenggara kegiatan yang menggunakan APBD atau APBN bahwa kewajiban administrasi keungan adalah yang penting dilaksanakan," tutupnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: nto
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved