Nasional

Hidzfil: Presiden Harus Tegas Menolak RKUHP

Mantan Wakil Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat), Hidzfil Alim meminta pemerintah dalam hal ini presiden tegas menolak RKUHP.

Hidzfil: Presiden Harus Tegas Menolak RKUHP
Istimewa
Hifdzil Alim, Direktur HICON Law and Policy Strategies 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Agung Ismiyanto

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Mantan Wakil Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat), Hidzfil Alim meminta pemerintah dalam hal ini presiden tegas menolak RKUHP.

Penundaan RKUHP sama artinya dengan hanya menenangkan sementara saja.

“Kalau dengan menunda tetapi materi tetap sama ya sama saja. Sama seperti tempe harganya Rp 5 ribu tetapi ditunda dan bulan depan sama saja harganya tetap Rp 5 ribu. Harusnya ya menolak,” kata Hidzfil kepada wartawan, Selasa (24/9/2019).

Tak Hanya Mahasiswa, 5 Artis Ini Juga Protes UU KPK, RKUHP Sampaikan Kekecewaan ke Jokowi

Dia juga menjelaskan, pemerintah pun diminta untuk tidak mengambil tindakan blunder atas beberapa aturan yang akan disahkan atau sudah disahkan seperti RUU KPK.

Hal ini sama dengan RUU KPK yang sudah diketok oleh DPR padahal sudah banyak ahli, akademisi dan juga rektor seluruh universitas yang meminta untuk tidak diketok.

“DPR dan presiden tidak menyusun kebijakan serus, maka kekuatan mahasiwa yang diharapkan untuk melawan oligarki. Naik ke Jakarta pilihan rasional. Kami sudah melakukan kritik serius, substansi UU bermasalah, tetapi jalan terus, ahli juga tidak bisa menyampaikan mengingatkan pemerintah dan DPR sehingga harus turun ke jalan,” jelasnya.

Disinggung soal aksi mahasiswa yang dimungkinkan untuk ditunggangi, Hidzfil menilai di era keterbukaan informasi ini semuanya bisa diklarifikasi dan diidentifikasi.

Aksi di #Gejayan Memanggil ini merupakan aksi yang berasal dari aspirasi mahasiswa dan tertib.

Seusai Temui Presiden Jokowi, DPR Belum Sepakat Soal Penundaan Pengesahan RKUHP

“Kalau kemudian ada tagar penurunan presiden ini ada yang memancing di air keruh. Saya tidak sepakat turunkan presiden, karena pilpres berjalan dengan demokratis, dipilih rakyat. Mereka hanya menyuarakan aspirasi, “ jelasnya.

Pemerintah pun sudah bisa mencegah adanya massa yang menunggangi aksi mahasiswa ini.

Sementara mahasiswa bisa mengidentifikasi kelompok atau oknum yang tidak termasuk dalam rapat atau menyusup ke aksi damai.

“Kalau ada yang menyusup laporkan dan pemerintah bisa menangkapnya,” jelasnya. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: ais
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved