Breaking News:

Sleman

KPU Sleman Ajak Masyarakat Berpartisipasi jadi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

KPU Sleman Ajak Masyarakat Berpartisipasi jadi Petugas Penyelenggara Pilkada 2020

Tribun Jopgja/Alexander Ermando
Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi 

TRIBUNJOGJA.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman ajak masyarakat berpartisipasi menjadi petugas penyelenggara pemilu kepala daerah (pilkada) 2020 mendatang.

Sebagai upaya menjaring partisipasi masyarakat, KPU Sleman mulai menggiatkan sosialisasi ke kecamatan dan desa-desa.

Ketua KPU Sleman, Trapsi Haryadi saat diwawancarai Minggu (22/9/2019) mengatakan pihaknya bekerjasama dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY untuk mensosialisasikan Pilkada 2020 hingga level desa.

Trapsi menjelaskan sosialisasi ini dilakukan untuk mengurangi kekhawatiran masyarakat akan Insiden jatuhnya korban saat pemilu 2019, di mana banyak petugas yang mengalami luka hingga korban meninggal.

Pilkada 2020, PDIP Gunungkidul Jaring Tokoh Masyarakat, Pejabat dan Anggota TNI Sebagai Balon Bupati

Namun Trapsi yakin bahwa hal itu tak akan terulang pada Pilkada 2020 nanti.

"KPU Kabupaten Sleman memanggil warga Sleman utk menyukseskan pemilihan 2020 dengan mnjadi penyelenggara pemilu," ujarnya

Ia mengatakan Pilkada 2020 tidak seberat Pilpres. Ia membenarkan bahwa Pilpres dan Pileg kemarin sangat menguras tenaga dan pikiran karena banyaknya yang harus dipilih. Namun untuk Pilkada 2020 hanya akan satu yang dipilih.

Dalam kesempatan itu, Trapsi mengungkapkan bahwa proses perekrutan petugas penyelengara pemilu dimulai pada awal 2020.

Anggaran Pilkada Gunungkidul 2020 Disepakati Sebesar Rp 28, 7 Miliar

Dimulai dengan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 1 hingga 31 Januari 2020.

Dilanjutkan dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada 21 Februari hingga 21 Maret.

Untuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih ( PPDP) 16 hingga 29 April 2020 sedangkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada 21 Juni hingga 21 Agustus 2020.

Dilanjutkannya, dalam Pilkada mendatang, mereka membutuhkan lima PPK per kecamatan, tiga PPS per desa, dan tujuh orang KPPS dan seorang PPDP per TPS. (Tribunjogja I Santo Ari)

Penulis: Santo Ari
Editor: Hari Susmayanti
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved