Presiden Jokowi Akui Ada 14 Pasal Bermasalah Dalam RKUHP, Minta Menkumham Kaji Ulang

Presiden Jokowi Akui Ada 14 Pasal Bermasalah Dalam RKUHP, Minta Menkumham Kaji Ulang

Presiden Jokowi Akui Ada 14 Pasal Bermasalah Dalam RKUHP, Minta Menkumham Kaji Ulang
ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI via kompas.com
Presiden Joko Widodo 

TRIBUNJOGJA.COM - Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang tengah disusun oleh DPR dan pemerintah mendapatkan penolakan masyarakat.

Sejumlah pasal dalam RKUHP tersebut dinilai bertentangan dengan amanat reformasi.

Banyaknya penolakan terhadap RKUHP tersebut pun mendapat respon dari Presiden Jokowi.

Jokowi mengakui ada 14 pasal yang bermasalah dan harus dikaji ulang dalam RKUHP.

"Saya lihat materi yang ada, substansi yang ada kurang lebih 14 pasal," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (20/9/2019).

Oleh karena itu Jokowi meminta pengesahan RKUHP ditunda dan tidak dilakukan oleh DPR periode ini yang akan habis masa tugasnya pada 30 September mendatang.

Dalam RKUHP, Orang yang Memperlihatkan Alat Kontrasepsi ke Anak-anak Bisa Didenda Rp 1 Juta

Hanif Dhakiri Resmi Jadi Plt Menpora Gantikan Imam Nahrawi, Ini Alasan Penunjukannya

Ia sekaligus meminta Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengkaji pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi.

"Saya perintahkan Menkum HAM kembali jaring masukan-masukan dari berbagai kalangan masyarakat senagai bahan menyempurnakan RUU KUHP yang ada," ujarnya.

Sebelumnya, DPR bersama pemerintah sepakat untuk mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk segera disahkan dalam rapat paripurna DPR.

Kesepakatan diambil dalam Rapat Kerja Pembahasan Tingkat I RKUHP yang dilakukan Komisi III DPR bersama Menkumham Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu (18/9/2019).

Halaman
12
Editor: has
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved