Menteri PAN RB Sebut Pegawai KPK Tak Langsung Berstatus ASN

"Dulu kan tidak ada undang-undangnya. Undang-undang ASN kan baru diberlakukan 2015, jadi baru relatif muda," lanjut dia.

Menteri PAN RB Sebut Pegawai KPK Tak Langsung Berstatus ASN
Kompas.com
Menteri PAN-RB Syafruddin 

TRIBUNJOGJA.COM - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Syafruddin mengatakan, seluruh pegawai di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak serta-merta berstatus ASN.

Hal itu disampaikan Syafruddin seusai menghadiri rapat paripurna pengesahan revisi Undang-Undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/10/2019).

"Jadi pegawai yang ada tidak serta-merta (berstatus ASN). Pegawai yang ada juga sudah banyak ASN sudah, itu sudah 70 persen kalau enggak salah ya," ujar Syafruddin.

Ia menambahkan dibutuhkan waktu dua tahun untuk mengimplementasikan Undang-Undang KPK yang baru ke dalam peraturan pemerintah.

Syafruddin menyatakan UU KPK yang baru menyesuaikan dengan UU No 5 Tahun 2014 tentang ASN. Dengan demikian pengelolaan pegawai KPK juga akan mengikuti pengelolaan ASN.

"Dulu kan tidak ada undang-undangnya. Undang-undang ASN kan baru diberlakukan 2015, jadi baru relatif muda," lanjut dia.

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna pada Selasa (17/9/2019).

Dalam revisi UU KPK, status kepegawaian KPK sebagai ASN dan tunduk pada ketentuan UU ASN. Pengangkatan pegawai juga sesuai UU ASN.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Menteri PAN-RB: Pegawai KPK Tak Semua Langsung Berstatus ASN"

Editor: ribut raharjo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved