Eko Suwanto Tegaskan Pemda Perlu Berikan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin

Masalah pendanaan, kewenangan juga soal big data siapa saja yang terdata sebagai masyarakat miskin dan kelompok rentan penting dideskripsikan.

Eko Suwanto Tegaskan Pemda Perlu Berikan Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin
Istimewa
Eko Suwanto dalam workshop tentang bantuan hukum untuk masyarakat miskin. 

TRIBUNJOGJA.COM - Perumusan peraturan daerah tentang bantuan hukum untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan butuh pertimbangan beberapa hal, di antaranya aspek tanggung jawab pemda dalam perlindungan masyarakat melalui bantuan hukum, pendanaan, peran serta masyarakat dan yang pokok berkait big data.

Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DIY menegaskan hal ini saat menjadi narasumber workshop yang digelar oleh Asosiasi LBH APIK Indonesia - LBH APIK Yogyakarta, Senin 16/9/2019.

"Masalah pendanaan, kewenangan juga soal big data siapa saja yang terdata sebagai masyarakat miskin dan kelompok rentan penting dideskripsikan dengan jelas dalam raperda. Prinsipnya Pemda harus punya data orang miskin secara baik, benar dan akurat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran," kata Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan.

Workshop juga menghadirkan Untung Sukaryadi, Kepala Dinas Sosial DIY,  Hengky Widiantoro dari Fakultas Hukum Atmajaya dan Prasetyo Nugroho, Kasubid Penyuluh Bantuan Hukum Kantor Kemenkumham DIY.

Definisi masyarakat miskin dengan big data yang baik tentu bantu menyelesaikan masalah akses bantuan hukum saat diperlukan, termasuk verifikasi yang jelas. Konsep ini tidak membutuhkan lagi surat keterangan miskin (SKTM).

Definisi yang jelas siapa masyarakat miskin dan rentan, penting. Ini memudahkan dalam berikan kepastian akses, tanggung jawab pemerintah daerah apa saja.

Jika big data berkait kependudukan terkonsolidasi baik bisa memastikan pemerintah daerah dan pusat dalam memberikan fasilitasi bantuan hukum.

"Masalah raperda bantuan hukum untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan, sudah cukup lama kita diskusikan. Mau lewat raperda inisiatif DPRD atau pemda DIY silakan saja, kita siap untuk ajukan sesuai kewenangan yang ada. Perda ke depan selain bantuan hukum juga diharapkan bisa memberikan fasilitasi pendidikan bagi masyarakat dengan tujuan dapat tercipta masyarakat yang sadar dan taat hukum," kata Eko.

Berkait isi raperda, disebutkan agar bantuan hukum membuat masyarakat sadar hukum, sehingga bicara bantuan hukum adalah membantu masyarakat, mengerti dan meyakini agar taat hukum. Di luar fasilitasi akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan.

"Tujuan melindungi, memberdayakan dan melayani masyarakat miskin dan kelompok rentan memperoleh bantuan hukum. Di DIY ada 11,7 persen masyarakat miskin, di sini data kependudukan penting. Kota Yogyakarta sudah memiliki Perda 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Sudah saatnya Pemda DIY mempunyai perda ini. Kita akan perjuangkan," kata Alumni Lemhannas ini.

Untung Sukaryadi mengutip UU 39/1999 tentang HAM pasal 5, mendapatkan perlakuan lebih karena kekhususannya seperti untuk lanjut usia, anak, fakir miskin yang rentan terhadap moral dan mentalitas. Kalau tidak diberi akses hukum rawan jadi pelaku kriminalitas, wanita hamil, difabel.

Sementara itu berkaitan dengan akses pemberian bantuan hukum telah dialokasikan, penyerapan hingga kini belum merata.

"Kalau bikin perda urgensinya apa, kalau melihat data hingga September 2019 baru 56,63 persen yang terserap," kata Prasetyo Nugroho, Kasubid Penyuluh Bantuan Hukum Kantor Kemenkumham DIY.

Hengky Widiantoro dari Fakultas Hukum Atmajaya dalam paparan sepakat agar soal raperda tentang bantuan hukum untuk memperkuat akses keadilan bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan dipersiapkan dengan baik.

"Siapkan raperda dengan argumentasi yang jelas. Jangan nanti jadi raperda hanya sekedae bunyi-bunyian," kata Hengky Widiantoro. (*)

Editor: ribut raharjo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved