Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Ajukan Dana Tak Terduga Rp116 Juta untuk Tangani Bencana Kekeringan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Ajukan Dana Tak Terduga Rp116 Juta untuk Tangani Bencana Kekeringan

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Ajukan Dana Tak Terduga Rp116 Juta untuk Tangani Bencana Kekeringan
TRIBUNJOGJA.COM / Singgih Wahyu
Siswa sekolah dasar di Purwosari, Kecamatan Girimulyo, membawa air bersih dari rumah untuk disumbangkan ke sekolah. Hal ini menjadi dampak musim kemarau yang membuat wilayah itu kesulitan mendapat air bersih. 

TRIBUNJOGJA. COM, YOGYA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY menyebut Kabupaten Kulonprogo telah menetapkan status darurat kekeringan per tanggal 9 September lalu.

BPBD Kulonprogo juga telah mengajukan dana tak terduga sebesar Rp 116 juta.

"Status darurat kekeringan ini menyasar pada 4.100 kepala keluarga yang berada di tujuh kecamatan dan 30 desa, " kata Kepala Pelaksana BPBD DIY, Biwara Yuswantana kepada Tribun Jogja, Minggu (15/9/2019).

Biwara menjelaskan, dana tak terduga sebesar Rp 116 juta yang diajukan oleh BPBD Kulonprogo ini setara dengan 450 tangki. Sambil menunggu dana tersebut cair, saat ini droping air terus dilakukan.

"Dropping air ini dilakukan dengan dukungan masyarakat atau CSR, " papar Biwara.

Kulon Progo Tetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan

Dari data BPBD DIY, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki persediaan Anggaran Daerah Tak Terduga sebesar Rp 2 miliar.

Hal ini disediakan jika sewaktu waktu Kabupaten Kulonprogo ditetapkan darurat Kekeringan sewaktu waktu.

Menurutnya dari rapat koordinasi (Rakor) dengan kabupaten dan kota terkait prediksi BMKG bahwa hujan dimulai dasarian pertama November.

Artinya masih sekitar dua bulan lagi hari tanpa hujan, kebutuhan droping air masih aman yang dipenuhi dari APBD dan pihak-pihak lain yang sudah berkomitmen membantu droping air.

Jika tidak mencukupi, pemkab dapat menaikkan status dari siaga menjadi tanggap darurat kemudian menggunakan dana tak terduga. Hanya saja, pihaknya mengimbau penyaluran bantuan air bersih tetap dikoordinasikan dengan BPBD. Selain untuk pemerataan, juga untuk penghitungan kebutuhan tahun berikutnya.

Krisis Air Bersih, Kulon Progo Tetapkan Status Tanggap Darurat Kekeringan

Selain Kulonprogo, dua Kabupaten lain yakni Bantul dan Gunungkidul telah menetapkan siaga darurat kekeringan.

Untuk Bantul, Bupati telah mengeluarkan surat keputusan status siaga darurat pada tanggal 12 Juli 2019, dengan nomor 331/2019 yang berisikan bahwa status siaga darurat terhitung mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 15 Desember 2019.

Sementara itu, Bupati Gunungkidul juga telah mengeluarkan surat keputusan status siaga darurat pada tanggal 9 Mei 2019 dengan nomor 153/KPTS/2019 yang berisikan bahwa status siaga darurat kekeringan dimulai sejak tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan 31 Oktober 2019. (Tribunjogja I Agung Ismiyanto)

Penulis: ais
Editor: has
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved