Yogyakarta

Aliansi Masyarakat di Yogyakarta ini Setujui Revisi UU KPK

Gabungan masyarakat yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Yogyakarta (AMY) menyuarakan aspirasinya terhadap rencana revisi UU KPK yang saat i

Aliansi Masyarakat di Yogyakarta ini Setujui Revisi UU KPK
TRIBUNJOGJA.COM / Wahyu Setiawan
Aliansi Masyarakat Yogyakarta (AMY) menggelar aksi di titik nol kilometer Yogyakarta, Kamis (12/9/2019). Mereka menyuarakan pentingnya Revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gabungan masyarakat yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Yogyakarta (AMY) menyuarakan aspirasinya terhadap rencana revisi UU KPK yang saat ini tengah bergulir.

AMY merasa Revisi UU No. 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru penting untuk dilakukan. Aspirasi ini mereka suarakan dengan menggelar aksi demonstrasi di titik Nol Kilometer Yogyakarta pada Kamis (12/9/2019).

Rapat Malam Hari, Baleg DPR Putuskan Revisi UU KPK Diteruskan

Ketua AMY Waljito menjelaskan adanya pro kontra terkait revisi UU KPK harus dihargai dan disikapi secara bijak.

Baginya perbedaan pendapat itu hakekatnya untuk menjadikan KPK lebih baik.

Soal RUU KPK, Agus Rahardjo : Semoga Presiden Digerakkan Hatinya oleh Allah

Namun pihaknya menilai bahwa KPK sebagai lembaga yang di dalamnya juga berisi manusia biasa tentu suatu saat dikhawatirkan melakukan kesalahan jika tanpa pengawasan.

"Kami tidak masalah dengan adanya pro kontra, bahwa tatanan hukum di masyarakat harus diatur lebih baik, tetapi menurut hemat kami pengawasan di KPK harus ada, bisa masyarakat atau dewan pengawas itu. Kalau tidak ada pengawas, bagaimana jika yang melakukan korupsi dari institusi mereka (KPK), KPK isinya juga kan manusia biasa, bisa kapan saja melakukan kesalahan," bebernya.

Waljito menilai, pemberantasan korupsi sebaiknya jangan sekadar menekankan pada kuantitas atau berapa jumlah orang yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara akibat korupsi.

Civitas Akademika UII Tolak RUU KPK

Karena faktanya tidak ada efek jera dan korupsi masih saja terjadi.

Sehingga pencegahan harus dilakukan secara maksimal.

"Harus melihat juga berapa kerugian negara yang berhasil diselamatkan, karena itu fungsi pencegahan harus dimaksimalkan," tutupnya.(TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved