Kota Yogya

Pengamat Politik UMY Dorong Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Harus Punya Komunikasi Politik yang Baik

Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta harus bisa memastikan bahwa alat kelengkapan (alkap) DPRD Kota Yogyakarta tidak didominasi oleh segmen politik tertentu.

Pengamat Politik UMY Dorong Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta Harus Punya Komunikasi Politik yang Baik
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Ketua Program Doktor Politik Islam Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Dr Zuly Qodir menjelaskan bahwa Pimpinan DPRD Kota Yogyakarta harus memiliki komunikasi politik yang baik.

Mereka harus bisa memastikan bahwa alat kelengkapan (alkap) DPRD Kota Yogyakarta tidak didominasi oleh segmen politik tertentu.

"Kalau itu terjadi (dominasi), maka tensi politik saat Pemilu kemarin akan muncul di tengah kinerja dewan lima tahun ke depan dan itu tidak baik," ujarnya kepada Tribunjogja.com, Selasa (10/9/2019).

Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

Zuly menegaskan, harus ada pembagian porsi yabh cukup adil pada alkap yang melibatkan seluruh fraksi di DPRD Kota Yogyakarta.

Pembagian juga berdasarkan pada kompetensi dan kepiawaian anggota sehingga alkap yang terbentuk benar-benar bisa mendukung kinerja legislatif dan eksekutif.

"Tidak boleh ada egoisme antar kekuatan parpol karena bagaimanapun mereka telah dipilih dan sekarang menjadi anggota dewan dan akan menyusun alkap. Itu bukan untuk kepentingan partainya saja, tapi untuk masyarakat," urainya.

Zuly menjelaskan, sektarianisme politik tidak boleh ada dalam DPRD Kota Yogyakarta.

Kedewasaan berpolitik dibutuhkan bersama pimpinan dewan serta alkap.

DPRD Kota Yogyakarta Gelar Rapat Paripurna Penetapan Calon Pimpinan Sementara

Terlebih separuh dari anggota DPRD Kota Yogyakarta ini merupakan wajah-wajah lama.

"Kalau tidak sektarian, adalah sebuah keuntungan. Mereka saling kenal jadi tidak perlu penyesuaian diri terlalu lama dari partai apapun. Tapi akan jadi masalah kalau egoisnya muncul. Kadang orang yang terlalu lama dan berpengalaman, begitu ada orang baru dianggap tidak ngerti apa-apa. Padahal orang baru ini bisa saja memiliki gagasan baru tapi karena ditekan jadi malas untuk terlibat," urai Zuly.

Terkait APBD, ia menekankan bahwa APBD harus benar-benar berpihak pada kepentingan serta keberpihakan masyarakat luas.

"Mereka (masyarakat) yang berjasa sehingha mereka (dewan) terpilih. APBD harus dikembalikan kepada belanja masyarakat dan bukan justru menguntungkan dewan. Peran masyarakat dan pers dibutuhkan untuk mengawasi penyusunan APBD apakah sudah benar untuk kesejahteraan masyarakat," bebernya.(*)

Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved