Bisnis

MPSI Dorong Pemerintah Implementasikan Kebijakan Cukai Berkeadilan

Wacana kenaikan batasan produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan 2 akan menciptakan dampak sosial ekonomi yang menganggu keberlangsungan usaha.

MPSI Dorong Pemerintah Implementasikan Kebijakan Cukai Berkeadilan
istimewa
Ketua Paguyuban MPSI Joko Wahyudi (kanan) saat memberikan paparannya 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Wacana kenaikan batasan produksi Sigaret Kretek Tangan (SKT) golongan 2 akan menciptakan dampak sosial ekonomi yang menganggu keberlangsungan usaha.

Untuk itu, Mitra Produksi Sigaret indonesia (MPSI) mendorong pemerintah agar mengimplementasikan kebijakan cukai rokok yang berkeadilan.

Hal ini terkait adanya usulan kenaikan batasan produksi SKT golongan 2 dari dua miliar batang menjadi tiga miliar batang yang diajukan oleh sebuah pabrikan besar dunia yang beromset triliunan pada 2018.

BREAKING NEWS: Bea Cukai DIY Gagalkan Upaya Penyelundupan Narkoba dari Malaysia

Ketua Paguyuban MPSI Joko Wahyudi menjelaskan, para pemilik pabrikan kecil dari wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan tegas menolak usulan kenaikan batas produksi SKT golongan 2.

"Bagaimana mungkin sebuah pabrikan yang memiliki modal besar dan merupakan salah satu pabrikan besar dunia ingin menaikkan batasan produksi sigaret kretek tangan golongan 2 yang tarif cukainya lebih murah? ini jelas-jelas menguntungkan satu pabrikan besar asing saja, dan merugikan pihak lainnya," jelas Joko dalam keterangan tertulis yang diterima Tribunjogja.com, Selasa (10/9/2019).

Joko menambahkan, saat ini sekitar 75 persen pekerja linting SKT bekerja di pabrikan SKT golongan 1.

Jaringan Tobacco Control Muhammadiyah Tetap Harapkan Kenaikan Cukai Rokok

"Apa pun kebijakan yang merugikan pabrikan SKT golongan 1 akan mempengaruhi penghidupan para buruh yang terlibat di dalamnya. Jika PHK terjadi, juga berimbas pada perputaran perekonomian daerah. Maka kami berharap pemerintah tidak tunduk pada usulan pabrikan besar asing, yang hanya menyengsarakan buruh linting yang sudah terpuruk," kata Joko. 

Sementara itu, Pemilik MPS di Kabupaten Bantul Suluh Budiarto Rahardjo menambahkan, saat ini tenaga kerja yang terserap di wilayah Provinsi Yogyakarta sebanyak hampir 4.000 orang yang tersebar di empat MPS.

"Mereka pahlawan dan penopang bagi keluarganya. Kami sangat berharap pemerintah dapat memberlakukan aturan yang adil dengan tidak mengabulkan usulan batasan produksi SKT golongan 2," kata Budi. (TRIBUNJOGJA.COM)

Penulis: Noristera Pawestri
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved