Yogyakarta

Amandemen UUD 1945 Dinilai Kebablasan

Kegiatan ini sendiri merupakan rangkaian acara Festival Konstitusi dan Anti Korupsi yang dihelat pada tanggal 10-11 September di UGM.

Amandemen UUD 1945 Dinilai Kebablasan
istimewa
Forum Group Discussion (FGD) yang terselenggara atas kerjasama pihak MPR RI, MK dan KPK di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (10/9/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Forum Group Discussion (FGD) yang terselenggara atas kerjasama pihak MPR RI, MK dan KPK di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Selasa (10/9/2019) berjalan lancar.

Kegiatan ini sendiri merupakan rangkaian acara Festival Konstitusi dan Anti Korupsi yang dihelat pada tanggal 10-11 September di UGM.

Tema “Evaluasi Pelaksanaan UUD 1945” menjadi salah satu FGD yang menarik perhatian. Diskusi yang dihelat di Gedung IV Fakultas Hukum UGM ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Bambang Sadono (Anggota Badan Pengkajian MPR RI), Kaelan (Guru Besar Fakultas Filsafat UGM) dan Ratno Lukito (Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga).

Festival Konstitusi dan Anti Korupsi di UGM Resmi Dimulai, Empat Diskusi Panel Jadi Pembuka

Amandemen UUD 1945 dan wacana pemunculan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) jadi dua bahasan utama dalam diskusi ini.

“Bagaimana implementasi UUD 1945 di kehidupan berbangsa, bernegara dan setiap nafas kehidupan kita selalu jadi pembahasan menarik. GBHN menjadi salah satu bahasan di dalamnya,” kata Sekjen MPR RI, Ma’ruf Cahyono.

Menurut Ma’ruf, lewat forum diskusi ini, MPR ingin melihat sejauh mana implementasi UUD 1945 utamanya setelah mengalami fase amandemen sebanyak empat kali.

Hal ini erat kaitannya dengan upaya evaluasi dan kajian.

Gagasan dan pemikian untuk penataan sistem ketatanegaraan ini sudah ada sejak MPR periode 2009-2014 dan tertuang dalam rekomendasi MPR.

Ketua Umum ICMI Kembali Suarakan GBHN

Kehadiran para narasumber dari pihak MPR dan juga kalangan akademisi menurut Ma’ruf akan memperluas sudut pandang pembahasan UUD 1945.

“Pikiran-pikiran dari seluruh elemen negara harus senantiasa kita akomodir untuk melihat fakta sebenarnya, sejauh mana pelaksanaan UUD 1945 itu menjadi living constution di masyarakat,” kata Ma’ruf.

Halaman
12
Penulis: sus
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved