DPC PDI Perjuangan Yogyakarta Tegaskan Budi Pekerti Luhur Penting Landasi Literasi Digital

Dukungan untuk pelaksanaan literasi digital diberikan sepenuhnya kepada pemerintah DI Yogyakarta oleh DPRD DIY.

DPC PDI Perjuangan Yogyakarta Tegaskan Budi Pekerti Luhur Penting Landasi Literasi Digital
Istimewa
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto 

TRIBUNJOGJA.COM - Dukungan untuk pelaksanaan literasi digital diberikan sepenuhnya kepada pemerintah DI Yogyakarta oleh DPRD DIY.

Fasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital harus bisa membawa peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk bisa memberikan pelayanan publik lebih baik.

Eko Suwanto, politisi muda PDI Perjuangan menegaskan hal ini saat berbicara di forum Ranah Publik di Yogyakarta, Rabu 4/9/2019 petang.

"DIY sudah memiliki Peraturan daerah DIY No 3/2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ada aplikasi Jogja Istimewa untuk beragam informasi pelayanan publik hingga mitigasi bencana yang bisa diakses publik," kata Eko Suwanto, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta yang juga anggota DPRD DIY.

Forum ranah publik sebagai bagian sosialisasi perda ini menghadirkan juga Kepala Dinas Kominfo DiY Ir Rony Primanto, MT dan Wing Wahyu Winarno pengamat dan ahli teknologi, informasi dan komunikasi (TIK).

Mantan Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menyebutkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sangat strategis dalam upaya mendekatkan pelayanan publik.

Sosialisasi berkait pemanfaatan TIK ke depan diharapkan juga bisa mendorong berkembangnya perekonomian rakyat.

"Kita berharap handphone bukan saja untuk hiburan atau telepon saja. Harapan dengan adanya perda 3/2019 ini akses pelayanan publik diharapkan bisa lebih baik termasuk membangun sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur," kata Eko Suwanto.

Fasilitasi dibutuhkan terkait literasi digital sesuai pasal 32 perda 3/2019 di ayat 1 menyatakan pemerintah daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas literasi digital kepada masyarakat.

Fasilitasi yang dimaksudkan adalah perlunya membangun sumber daya manusia yang berbudi pekerti luhur, membangun dan mengembangkan jejaring pemanfaatan TIK, mendorong partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dan pembangunan, mencerdaskan kehidupan masyarakat di dalam mengkonsumsi informasi

Roni Primanto, Kepala Dinas Kominfo DIY menyatakan kini pemerintah DIY telah memiliki landasan hukum untuk pemanfaatan TIK dalam upaya peningkatan pelayanan publik dalam beragam bidang.

"Komitmen bersama untuk peningkatan pelayanan publik akan terus kita jalankan," kata Roni Primanto

Wing Wahyu Winarno, pengamat dan ahli teknologi, informasi dan komunikasi (TIK) mengingatkan pentingnya satu data sebagai rujukan dalam pelayanan kepada publik di masa mendatang. Kemajuan TIK telah memberikan peluang kelola data yang baik hingga bisa memudahkan pemerintah dalam pemanfaatan.

"Birokrasi dan layanan publik jelas butuh data yang padu. Ke depan, kita berharap ini bisa diwujudkan oleh seluruh tingkatan pelayanan baik di daerah maupun di pusat," kata Wing Wahyu Winarno. (*)

Editor: ribut raharjo
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved