Bantul

BKAD Bantul Pastikan Baliho Jambidan Tak Bayar Pajak

Meski izin dikeluarkan oleh DPMPT, BKAD dapat mengetahui baliho tersebut tak berizin karena tak membayar pajak.

BKAD Bantul Pastikan Baliho Jambidan Tak Bayar Pajak
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Bantul 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bantul memastikan baliho di Jambidan tidak memiliki izin.

Meski izin dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (DPMPT), BKAD dapat mengetahui baliho tersebut tak berizin karena tak membayar pajak.

Kepala BKAD Bantul Trisna Manurung menjelaskan, satu di antara syarat pengambilan izin reklame atau baliho adalah membayar pajak.

"Kalau dia berizin, dia bayar pajak ke kita. Karena salah satu persyaratan pengambilan izin itu harus membayar pajak. Tapi setelah kita cermati, TKP nya itu memang tidak berizin dan tidak membayar pajak," terangnya saat dihubungi Tribunjogja.com, Selasa (3/9/2019) sore.

Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

"Pengajuan izin reklame di DPMPT, setelah disetujui, menunjukkan bukti bayarnya ke kami," imbuhnya.

Sebelumnya juga disebutkan baliho sudah tidak berizin sejak 2013 silam.

Trisna menjelaskan, pada 2013, materi baliho tersebut adalah iklan perumahan.

Kemudian materi tersebut tidak diperpanjang lagi.

"Dulu 2013 materinya bukan itu, salah satu perumahan kelihatannya. Kalau objek pajak reklame materinya ya reklamenya itu," katanya.

"Dulu sudah selesai kemudian tidak diperpanjang materinya kemudian kosong," paparnya.

Keterangan Saksi Mata : Kronologi 3 Anggota Satpol PP Bantul Tersengat Listrik

Halaman
12
Penulis: amg
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved