Kota Yogya

DPMP Kota Yogyakarta Sebut Hunian Warga Bisa Dialihfungsikan Sebagai Home Stay

Bagi warga yang ingin membuka atau sudah menjalankan bisnis guest house atau homestay, untuk mematuhi Peraturan Walikota nomor 42 Tahun 2019.

DPMP Kota Yogyakarta Sebut Hunian Warga Bisa Dialihfungsikan Sebagai Home Stay
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Yogya 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan (DPMP) Kota Yogyakarta, Nurwidihartana menjelaskan bahwa bagi warga yang ingin membuka atau sudah menjalankan bisnis guest house atau homestay, untuk mematuhi aturan yang telah tertuang di dalam Peraturan Walikota nomor 42 Tahun 2019 tentang Batasan Usaha dan Persyaratan Khusus Izin Mendirikan Bangunan sebagai Tindak Lanjut Peraturan Walikota nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel.

"Perwal tersebut sudah termasuk untuk hotel nonbintang. Home stay dan guest house bisa alih fungsi dari pondokan, hunian, tempat tinggal, yang fungsinya berubah," ungkapnya pada Tribunjogja.com, Rabu (28/8/2019).

Hal tersebut, lanjutnya, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 2 Batasan jenis Usaha Penyediaan Akomodasi selain Hotel, yakni yang dapat diterbitkan IMB karena peralihan fungsi bangunan meliputi losmen, guest house, home stay, hostel, motel, penginapan remaja, pondok wisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya.

Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

"Kita tidak bicara bangun baru atau lama, tapi alih fungsi," ujarnya.

Dalam Perwal tersebut, dijelaskan berbagai ketentuan untuk melakukan alih fungsi yakni bangunan yang telah memiliki IMB.

Adapun ketentuannya yakni luas lantai bangunan kurang dari 1.000 m² dan jumlah kamar paling banyak 20 kamar.

"Pemohon juga harus melampirkan Dokumen Lingkungan Hidup yang dilampiri bukti sosialisasi kepada masyarakat," tambahnya.

Selanjutnya, pemohon juga perlu memastikan kelengkapan fasilitas usaha penyediaan akomodasi selain hotel. Kelengkapan tersebut meliputi tempat parkir, area penerimaan tamu, toilet umum, area publik, kamar tidur tamu dan kamar mandi, kantor (ruang pengelola), area makan dan minum, tempat penampungan sampah sementara dan atau pengelolaan air limbah, dan ruang karyawan (tersedia kamar mandi/toilet beserta kelengkapannya).

"Pemilik atau pengelola usaha penyediaan akomodasi selain hotel dilarang menambah fasiltas usaha berupa sarana olahraga, rekreasi, kebugaran dan sejenisnya," urainya.

Belum Ada yang Mengajukan Izin Home Stay/Guest House di Kota Yogya

Halaman
12
Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved