Nasional

Mafindo Usulkan Pemerintah Bentuk Regulasi Kewargaan Digital

Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengusulkan kepada pemerintah agar segera membentuk Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kewargaan Digital

Mafindo Usulkan Pemerintah Bentuk Regulasi Kewargaan Digital
TRIBUNJOGJA.COM / Ahmad Syarifudin
Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho saat ditemui di pembukaan Mukernas II di Bantul. 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Hoaks atau kabar bohong menjadi ancaman serius yang dihadapi pada era digital saat ini.

Terutama hoaks tentang isu rasial dan agama, keberadaannya berpotensi merusak kerukunan bangsa.

Lebih jauh, bahkan dinilai dapat memicu terjadinya disintegrasi bangsa.

Hoaks harus dilawan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai literasi digital.

Upaya tersebut membutuhkan solusi komprehensif dari semua pihak.

Oleh karena itu, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) mengusulkan kepada pemerintah agar segera membentuk Peraturan Presiden (Perpres) tentang Kewargaan Digital atau digital citizenship.

Mukernas II di Bantul, Mafindo Bahas Persoalan Hoaks

"Sehingga ada gairah dari Pemerintah pusat untuk memperbanyak aktifitas literasi digital. Jadi [melalui Perpres Kewargaan Digital] isu literasi digital ini bukan hanya liding sektor dari Kominfo saja. Tetapi semua kementerian termasuk kewajiban Pemerintah daerah," kata Ketua Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, saat ditemui dalam pembukaan Mukernas Mafindo ke-II di Desa Wisata Tembi, Sewon, Bantul, Sabtu (31/8/2019)

Menurut Aji, Perpres tentang Kewargaan Digital ini sangat mendesak untuk segera dirumuskan.

Karena suka ataupun tidak suka, kedepan Indonesia akan menuju peradaban digital.

Artinya, digital akan menjadi matra baru.

Halaman
123
Penulis: Ahmad Syarifudin
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved