Breaking News:

Gunungkidul

BKPPD Gunungkidul Upayakan Lelang Jabatan pada Tahun Ini

Pemkab Gunungkidul menargetkan pada tahun ini lakukan lelang jabatan terhadap dua posisi jabatan yang kosong tingkat kepala dinas.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menargetkan pada tahun ini lakukan lelang jabatan terhadap dua posisi jabatan yang kosong tingkat kepala dinas.

Adapun dua jabatan yang kosong pada tahun ini adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPPD) Kabupaten Gunungkidul, Sigit Purwanto membenarkan adanya posisi kosong pada jabatan eselon II di dua dinas tersebut.

Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

"Kalau tahun ini kemungkinan kosong ada tiga posisi yang kosong, yakni Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Satpol PP, dan satu lagi Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Tetapi untuk Asisten Bidang yang sekarang diampu oleh pak Sudodo baru akan pensiun pada akhir tahun ini," ujarnya, saat ditemui Tribunjogja.com, Jumat (30/8/2019).

Saat ini pihaknya sedang dalam tahap proses penyusunan panitia seleksi (pansel) dan perencanaan.

Selain itu pihaknya juga masih menunggu kebijakan dari Bupati Gunungkidul terkait dengan seleksi lelang jabatan.

"Apakah langsung selesi terbuka atau ada rotasi terlebih dahulu itu nanti menjadi kebijakan dari bupati. Kalau prencanaan sudah jadi akan dikonsultasikan ke bupati apakah akan dilakukan rotasi terlebih dahulu atau langsung seleksi terbuka," ucapnya.

PLN Bantu 100 Tangki Air Bersih untuk Kekeringan di Gunungkidul

Namun pihaknya berusaha mengupayakan untuk melakukan seleksi terbuka pada tahun ini.

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul, Ari Siswanto mengatakan dewan mempersilahkan Pemkab melakukan seleksi terbuka di dua posisi kosong saat ini.

"Itu masuknya ranah komisi A namun saat ini alkap belum terbentuk. Intinya kami dewan mempersilahkan namun Pemkab harus benar-benar menjalankan prosesnya jangan sampai ada celah sekecil apapun yang nantinya bisa dipermasalahkan oleh orang lain," pungkasnya. (*)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved