Breaking News:

Gunungkidul

DPRD Gunungkidul Harapkan Ada BUMD yang Khusus Kelola Pariwisata

Pembuatan BUMD di bidang pariwisata dinilai dibutuhkan oleh Kabupaten Gunungkidul mengingat potensi wisata di Gunungkidl sangat baik.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Gunungkidul 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Wisang Seto Pangaribowo

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Gunungkidul baru ingin membahas kembali pembuatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mengelola bidang pariwisata.

Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra, Eko Rustanto mengatakan, pembentukan BUMD pariwisata akan dibahas kembali oleh anggota DPRD pada periode kali ini.

"Dulu pernah ada pembahasan, dan sudah sampai provinsi, kabar terakhir baru dikonsultasikan," ucapnya pada Tribunjogja.com, Kamis (29/8/2019).

Palette X Wardah: Tutorial Make Up ke Kondangan yang Antiribet

Menurutnya pembuatan BUMD di bidang pariwisata dibutuhkan oleh Kabupaten Gunungkidul mengingat potensi wisata di Gunungkidl sangat baik.

Menurutnya potensi wisata tidak hanya di kawasan selatan saja tetapi juga kawasan utara Gunungkidul.

"Kalau pemkab tidak mau menswastakan sektor pariwisata seharusnya ya membuat BUMD," ucapnya.

Sementara itu Kapala Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Asti Wijayanti menuturkan pembuatan BUMD di sektor wisata sangat dibutuhkan mengingat pada sektor ini memperlukan pengelolaan yang lebihh profesional.

"Tentu saja dampaknya jika ada BUMD akan baik, karena pengembangan dan pengelolaan pariwisata akan lebih profesional dengan adanya BUMD. Mau tidak mau Sumber Daya Manusia (SDM) akan lebih baik," katanya.

Gaji di Bawah UMK, GTT di Gunungkidul Keluhkan Sulit Akses Jaminan Kesehatan

Dengan adanya BUMD diharapkan ada pantai yang dikelola profesional seperti Pantai Ngrawe.

Setidaknya setiap dua tahun sekali muncul tempat pariwisata baru.

"Kalau wisata baru muncul dua tahun sekali maka pariwisata Gunungkidul akan terus ada. Kalau kita disuruh menggarap seperti Pantai Ngrawe akan kesulitan karena jika ada kerusakan fasilitas tidak bisa langsung dibenahi tetapi harus menunggu tahun anggaran berikutnya," jelasnya.

Saat disinggung mengenai apakah jika ada BUMD akan berbentrokan dengan kelompok sadar wisata (pokdarwis) ,ia menjelaskan nanti akan diatur kembali pola hubungan kerjanya.

"Jadi dari segi bisnis dikelola dengan profesional oleh BUMD nanti tinggal BUMD melibatkan masyarakat sekitar. Saya jamin jika masyarakat terlibat maka pariwisata akan tetap berjalan namun jika tidak sebaliknya," pungkasnya. (*)

Penulis: Wisang Seto Pangaribowo
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved