CPNS 2019

Pendaftaran CPNS 2019 / PPPK dan Nasib Tenaga Honorer, Ini Penjelasan Menpan

Pendaftaran CPNS 2019 dan PPPK 2019 Oktober setelah pelantikan presiden terpilih. Bagaimana nasib honorer? Ini penjelasan Menpan RB

Pendaftaran CPNS 2019 / PPPK dan Nasib Tenaga Honorer, Ini Penjelasan Menpan
KOMPAS.com/Haryantipuspasari
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri rapat koordinasi persiapan perencanaan ASN 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019) 

Pendaftaran CPNS 2019 / PPPK dan Nasib Tenaga Honorer, Ini Penjelasan Menpan

Pendaftaran CPNS 2019 dan PPPK akan dibuka pada Oktober. Kabar terbaru, jadwal pendaftaraan CPNS 2019 itu setelah mendapat persetujuan Presiden Joko Widodo. 

Sementara pendaftaran CPNS 2019 sedang dalam persiapan oleh panselnas, Menpan RB Syafruddin menegaskan tidak akan ada lagi daerah yang merekrut tenaga honorer. 

Dengan kata lain, peluang menjadi honorer kini telah tertutup. 

Lantas bagaimana nasib honorer yang jumlahnya cukup banyak saat ini? Menpan RB mengatakan nasib honorer akan tetap diperhatikan melalui kesempatan CPNS 2019 dan PPPK. 

Syafruddin mengatakan, pemerintah daerah yang kedapatan merekrut tenaga honorer akan dijatuhi sanksi oleh Kementerian Dalam Negeri, dikutip Tribunjogja.com dari tribun-timur.com.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri rapat koordinasi persiapan perencanaan ASN 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019)
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai menghadiri rapat koordinasi persiapan perencanaan ASN 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (30/7/2019) (KOMPAS.com/Haryantipuspasari)

"Pemda tidak boleh lagi merekrut honorer, nanti dikasih sanksi oleh Mendagri," kata Syafruddin setelah meluncurkan program Double Degree Peningkatan Kapasitas ASN di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Syafruddin tidak membeberkan bentuk sanksi yang akan diterima oleh pemerintah daerah bila merekrut tenaga honorer.

Di sisi lain, Syafruddin memastikan tenaga honorer yang belum diangkat sebagai aparatur sipil negara akan tetap diperhatikan.

"Kita masih punya data yang akurat sisa yang 15 tahun, 10 tahun tenaga honorer, tetap akan diberikan ruang melalui PPPK ( Pegawai Pemerintah denganPperjanjian Kerja )," kata Syafruddin.

Syafruddin juga berjanji bahwa ASN yang belum berstatus sarjana akan disekolahkan.

Halaman
1234
Editor: ose
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved