Bantul

Usulan Pengawas Pilkades Tak Disetujui

Dalam perda sebelumnya, desa yang memiliki calon lebih dari lima orang mendapat tambahan anggaran seleksi sebesar Rp20 juta per desa.

Usulan Pengawas Pilkades Tak Disetujui
Net
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Pemilihan kepala desa (pilkades) akan digelar serentak pada 2020 mendatang.

Pemkab Bantul sebelumnya mengusulkan adanya pengawas untuk pelaksanaan pilkades ini.

Namun usulan tersebut tidak disetujui oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Setda Bantul Kurniantoro mengatakan ditolaknya usulan tersebut karena menyalahi ketentuan.

"Kemarin mau menambahkan terkait panwas, tapi oleh Kemendagri itu dianggap menyalahi ketentuan. Tidak diizinkan," terangnya.

KEK Pansela Bantul Mungkinkan Libatkan Lahan Utara Sultan Ground

Jika terjadi pelanggaran saat penyelenggaraan pilkades, panitia pilkades yang akan bertanggungjawab.

"Mekanismenya, kalau nanti ada pelanggaran, panitia yang menjadi pengawas," katanya.

Lanjutnya, seandainya terjadi masalah yamg tidak dapat diselesaikan panitia, akan dibawa ke tingkat kabupaten.

"Jadi nanti kalau ada masalah, tidak bisa diselesaikan panitia, dibawa pada tim pembela di tingkat kabupaten. Kalau masih belum bisa diselesaikan, dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara," paparnya.

Selain itu, pada pilkades serentak nanti, tidak mengakomodasi tambahan anggaran bagi desa yang calonnya lebih dari lima orang.

Halaman
12
Penulis: amg
Editor: Ari Nugroho
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved