Jawa

Banyaknya APK Tak Tertib di Pemilu 2019 Jadi PR KPU Kabupaten Magelang

Ketua KPU Kabupaten Magelang, Afifuddin, mengatakan, banyak hal yang dievaluasi pada Pemilu 2019 lalu, salah satunya adalah pemasangan APK.

Penulis: Rendika Ferri K | Editor: Ari Nugroho
Istimewa
Rapat evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu 2019 oleh KPU Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh para peserta Pemilu dan pemangku kepentingan di Hotel Grand Artos Magelang, Selasa (20/8/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Rendika Ferri K

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih belum tertib jadi pekerjaan rumah bagi seluruh penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu), termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Magelang. Bahkan, Bawaslu sempat menertibkan belasan ribu APK pada Pemilu 2019 kemarin, karena pemasangannya yang tak tertib.

Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Magelang, Dwi Anwar Kholid, mengatakan, fasilitasi dari KPU dinilainya masih kurang.

Banyaknya APK tak tertib disebabkan oleh regulasi yang mengatur tak maksimal, juga sosialisasi kepada peserta pemilu yang dinilai masih kurang.

KPU DIY Tetapkan Calon Terpilih Anggota DPRD DIY Pemilu 2019, Banyak Nama Baru

"Fasilitasi dari KPU masih belum maksimal, terutama terkait dengan APK yang bisa telat. Kemudian, pengaturan APK, regulasinya masih kurang maksimal," ujar Dwi, Selasa (20/8) dalam acara evaluasi fasilitasi KPU pada Pemilu 2019 di Hotel Grand Artos, Magelang.

Dwi mengatakan, pihaknya menertibkan sekitar 11.200 APK yang dipasang tak sesuai aturan.

Penyebab utamanya adalah para peserta Pemilu yang kadang tidak mengerti regulasi pemasangan APK.

Ia juga melihat sosialisasi yang kurang dari KPU, sehingga para peserta Pemilu menjadi tak paham.

Seharusnya, para caleg ini dikumpulkan dan diberikan sosialisasi, karena sepehamannya, sosilalisasi semacam itu belum pernah dilaksanakan.

Bawaslu juga berkaca diri.

Mereka juga memiliki kewajiban untuk sosialisasi pemasangan APK yang baik dan benar.

"Aturan ini kadang sudah disosialisasikan ke partai melalui LO, tetapi tidak sampai menyeluruh ke seluruh partai, timses ataupun caleg. Caleg jadi kadang tidak paham. Padahal APK itu sebagian besar yang membuat adalah caleg. Partai memfasilitasi sebagian kecil. Akhirnya pemasangan APK tidak jelas. Bukan hanya KPU saja, evaluasi juga di kami (Bawaslu, karena kewajiban kami juga untuk sosialisasikan hal ini (APK)," ujar Dwi.

Masyarakat Diperbolehkan Copot APK dengan Berkoordinasi Lebih Dulu

Satu hal lagi yang menurut Dwi, KPU belum laksanakan. Fasilitasi iklan kampanye di media, baik itu media massa, radio, ataupun elektronik belum dilakukan oleh KPU Kabupaten Magelang.

Alasannya, fasilitasi semacam itu baru bisa dilakukan di tingkat provinsi melalui APBN.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved