Pemprov DIY dan LPSK Teken Kesepakatan Kerjasama

Penandatanganan dilaksanakan disela puncak acara Hari Anak Nasional DIY yang dilaksanakan di area teater Jogja Bay Waterpark

Pemprov DIY dan LPSK Teken Kesepakatan Kerjasama
Tribun Jogja/ Wahyu Setiawan Nugroho
Prosesi penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintahan Provinsi DIY dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dilaksanakan disela puncak acara Hari Anak Nasional DIY yang dilaksanakan di area teater Jogja Bay Waterpark, Kamis (8/8/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menandatangani nota kesepahaman dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Penandatanganan dilaksanakan disela puncak acara Hari Anak Nasional DIY yang dilaksanakan di area teater Jogja Bay Waterpark, Kamis (8/8/2019).

Penandatanganan dilakukan oleh Wakil Gubernur DIY, KGPAA Paku Alam X, dan Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo.

Kerjasama kedua pihak ini terkait tentang koordinasi tugas dan fungsi layanan perlindungan saksi dan korban tindak pidana di DIY.

"Nota ini dimaksudkan sebagai dasar untuk mewujudkan kerjasama pemberian layanan perlindungan saksi dan korban di wilayah DIY," beber Paku Alam X dalam sambutannya.

Sementara itu, terpisah, Ketua LPSK, Hasto Atmojo Suroyo menyambut positif kerjasama ini. Hal ini berkaca pada tren permohonan permintaan perlindungan saksi dan korban yang ada di DIY yang mengalami peningkatan.

"Setidaknya terdapat 35 terlindung LPSK (dewasa dan anak-anak) di DIY dan belasan jenis tindak pidana," bebernya.

Menurut Hasto, LPSK akan terus berupaya memberikan layanan perlindungan dan pemenuhan hak saksi dan korban seperti yang diamanatkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan kekerasan seksual.

Layanan dimaksud yaitu perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural, perlindungan hukum, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial dan fasilitasi restitusi.

Menyikapi tren meningkatnya permohonan perlindungan dan bantuan terhadap kasus kekerasan seksual terhadap anak, Hasto menyampaikan sejumlah rekomendasinya.

"Perlu adanya kebijakan yang komprehensif dan pemen'ntah dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasaan seksual terhadap anak yang terjadi di Indonesia," tandasnya. (*)

Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved