Pendidikan

PTKIN Se-Indonesia Sambut Baik Lahirnya PP No 46 Tahun 2019

PTKIN menyambut baik adanya PP No 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

PTKIN Se-Indonesia Sambut Baik Lahirnya PP No 46 Tahun 2019
TRIBUNJOGJA.COM / Siti Umaiyah
Focus Group Discussion yang diadakan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Senin (5/8/2019) 

TRIBUNJOGJA.COM - Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) menyambut baik adanya PP No 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo.

H Babun Suharto, Ketua Forum Pimpinan PTKIN dalam Focus Group Discussion yang diadakan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Senin (5/8/2019) mengungkapkan, dengan lahirnya PP 46 tersebut, akan membawa dampak baik terhadap pendidikan yang ada di PTKIN.

Satu di antara turunannya yakni pengangkatan Guru Besar yang selama ini menjadi kewenangan Kemenristekdikti, menjadi di bawah kewenangan Kementerian Agama secara langsung.

Palette: Tips Merawat Wajah Saat Musim Panas

"Saya kira saya kira ini sesuatu yang luar biasa kewenangan yang diberikan pemerintah. Saat ini Kementerian Agama diberikan kewenangan untuk mengangkat Guru Besar yang ada di PTKIN secara langsung tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan," terangnya.

Bukan hanya itu, berkaitan dengan akreditasi yang selama ini bersandar pada BAN-PT, maka sekarang juga dibawah Kementerian Agama.

Selain itu, ketika PTKIN ingin membuat prodi baru yang bukan berbasis agama, asalkan tidak lebih dari 50%.

"FGD ini kita maksudkan juga untuk memberikan masukan kepada Kementerian Agama. Karena memang ada banyak hal yang harus dipersiapkan dengan adanya PP 46 Tahun 2019 ini," katanya.

Yudian Wahyudi, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang juga menjadi tuan rumah dari FGD ini menerangkan jumlah PTKIN se-Indonesia setidaknya ada 58 PTKIN.

Menurutnya, dengan adanya PP 46 tersebut menjadi hal yang positif bagi kemajuan PTKIN ke depan.

"Universitas boleh mendirikan ilmu apa saja dengan catatan, pertama tidak boleh lebih dari 50% dari fakultas agama. Kedua mendapatkan ijin dari Kemenristekdikti. Untuk UIN Sunan Kalijaga akan mendirikan S2 Teknik Industri dan S2 Hukum," terangnya.

Yudian melihat, peluang PTKIN ke depan untuk bersaing jauh lebih lebar dengan hadirnya PP 46.

"Kita akan menjadi seperti UII, UMY jadi fakultas agama seimbang. Kalau kita kan negeri akan memberikan harga tidak terlalu mahal. Kita akan bisa berjalan berdampingan. Selain itu, selama ini ada anggapan bahwa musuh terbesar Pancasila adalah agama. Dengan PTKIN diberi kepercayaan penuh, maka kami siap kawal dari awal, jadi jangan benturkan agama dengan Pancasila, yang bisa melawan orang yang memakai dalil agama adalah orang yang paham agama, itu kami disini," ungkapnya. (*)

Sebagian Rektor PTKIN saat menghadiri FGD Forum Pimpinan PTKIN di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Senin (5/8)

Attachments area

Penulis: Siti Umaiyah
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved