Kota Yogya

BPJS Kesehatan Sebut Akreditasi Ganjal Pembayaran Klaim RS Jogja

BPJS Kesehatan Yogyakarta buka suara mengenai tunggakan hutang pembayaran sebesar Rp 16 miliar selama Maret-April kepada RS Jogja.

BPJS Kesehatan Sebut Akreditasi Ganjal Pembayaran Klaim RS Jogja
TRIBUNJOGJA.COM / Kurniatul Hidayah
Direktur RS Jogja Ariyudi Yunita saat menggelar konfrensi pers di Balaikota Yogyakarta, Jumat (2/8/2019). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Kurniatul Hidayah

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - BPJS Kesehatan Yogyakarta buka suara mengenai tunggakan hutang pembayaran sebesar Rp 16 miliar selama Maret-April kepada RS Jogja yang menyeruak ke publik minggu ini.

Kepala BPJS Kesehatan Yogyakarta Dwi Hesti Yuniarti mengatakan bahwa akreditasi RS Jogja menjadi satu di antara kendala dalam pembayaran klaim BPJS Kesehatan.

"Sertifikat Akreditasi RS Jogja berakhir tanggal 20 Desember 2018 dan hingga tanggal 30 April 2019 belum dilaksanakan survei akreditasi RS oleh KARS sehingga belum terbit sertifikat akreditasi yang baru," jelasnya pada Tribunjogja.com, Jumat (2/8/2019).

Hati-hati, 5 Kebiasaan Ini Bisa Merusak Kulit Wajah

Ia mengatakan bahwa akreditasi merupakan syarat mutlak bagi fasilitas kesehatan untuk dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

"Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan Cabang Yogyakarta dengan RSUD Kota Yogyakarta telah dilanjutkan kembali sejak tanggal 16 Mei 2019, mengingat KARS telah melaksanakan survei akreditasi di RS Johja pada tanggal 8 Mei 2019 dan telah terbit Sertifikat Akreditasi RS yang baru," katanya.

Hesti menambahkan, karena hal tersebut pihaknya masih belum bisa membayarkan klaim RS Jogja.

Pasalnya, klaim yang diajukan adalah klaim untuk pelayanan kesehatan yang dilakukan pada saat sertifikat akreditasi baru belum terbit.

Namun demikian, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta dan RS Jogja untuk membahas hal tersebut.

Pelayanan RS Jogja Tidak Akan Terhambat Meski Ada Tunggakan BPJS Kesehatan

Hesti menerangkan konsultasi ke kantor pusat untuk mendapatkan kebijakan lebih lanjut apakah klaim dapat dibayarkan atau tidak juga sudah dilakukan dan saat ini sedang dalam proses.

Halaman
12
Penulis: kur
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved