Yogyakarta
Bappenas Sosialisasikan Ibu Kota Baru Indonesia pada Milenial Yogyakarta
Dengan aktifnya generasi muda tersebut di media sosial diharapkan sosialisasi tentang Ibu Kota baru bisa dengan cepat meluas.
lihat foto
TRIBUNJOGJA.COM - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) RI/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) melakukan sosialisasi Ibu Kota baru kepada generasi milenial Yogyakarta, Jumat (2/8/2019).
Kegiatan yang dipusatkan di SMA Negeri 7 Yogyakarta tersebut menghadirkan Rudy S Prawiradinata, Deputi Menteri PPN Bidang Pengembangan Regional serta ikut dihadiri oleh siswa-siswi perwakilan sejumlah SMA di Yogyakarta.
Rudy menjelaskan, generasi muda saat ini merupakan SDM yang akan mengisi berbagai tempat terutama instansi negara di Ibu Kota baru mendatang.
• Hati-hati, 5 Kebiasaan Ini Bisa Merusak Kulit Wajah
Untuk itu, sosialisasi dianggap perlu guna menjaring pendapat sekaligus memperkenalkan Ibu Kota tersebut.
Dijelaskannya, dengan aktifnya generasi muda tersebut di media sosial diharapkan sosialisasi tentang Ibu Kota baru bisa dengan cepat meluas.
"Kita juga butuh kreativitas mereka. Anak-anak ini kan lebih cepat di media sosial," imbuhnya.
Rudy menjelaskan, saat ini proses pemindahan Ibu Kota sudah final pada tahapan pengkajian.
Pihaknya menawarkan tiga lokasi di Kalimantan pada Presiden.
Setelah dijatuhkan pilihan lokasi mana yang dipilih, ke depan akan dilakukan pengkajian lebih lanjut.
• Kementerian PPN/Bappenas Gelar Diskusi Panel Suara Millenials Harapanmu untuk Ibu Kota Negara Baru
"Setelah diputuskan akan kita kaji lebih dalam. Nanti pada 2020 kita akan mulai dengan master plan-nya, kemudian urban desainnya. Salah satu kriterianya adalah kita ingin ke Ibu Kota yang mencirikan identitas bangsa dengan konsepnya forest city," jelasnya.
"Kemudian dekat dengan kota yang sudah ada. Misalkan di Kalimantan dekat dengan kota besar. Biar kita dekat dengan akses misal bandara dan pelabuhan," sambungnya.
Lebih lanjut, menurut Rudi pada 2021 pihaknya sudah akan mulai dilakukan ground breaking.
Lahan yang dibutuhkan juga cukup besar yakni sekitar 200-300 ribu hektar secara keseluruhan.
"Kalau sesuai dengan rencana, kita targetkan sekitar akhir 2024 sudah mulai ada yang pindah," tambahnya. (*)
| Larangan Mudik Aglomerasi Dinilai Terlalu Mendadak, Masyarakat Pilih Jalan Alternatif |
|
|---|
| Mudik di Dalam DIY Dilarang, Pakar Ilmu Pemerintahan UGM : Kebijakan Tidak Masuk Akal |
|
|---|
| Kontroversi Pelarangan Mudik di Wilayah Aglomerasi, Kabaharkam Polri Minta Aturan Itu Tetap Dipatuhi |
|
|---|
| Mudik Lokal Dilarang, Polda DIY : Prinsipnya, Kami Amankan Kebijakan Pusat dan Daerah |
|
|---|
| Hari Fair Trade Sedunia Momentum Kembali kepada Nilai Kesetaraan |
|
|---|
