Polda DIY Bongkar Kasus Penambangan Ilegal di Imogiri Bantul

Penambangan ilegal itu sendiri terjadi pada Jumat (12/7/2019) silam di Imogiri, Bantul.

Polda DIY Bongkar Kasus Penambangan Ilegal di Imogiri Bantul
Tribun Jogja/ Andreas Desca Budi Gunawan
Ditreskrimsus Polda DIY menunjukkan barang bukti alat berat yang digunakan dalam kasus penambangan ilegal di Bantul, Kamis (1/8/2019) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Andreas Desca Budi Gunawan

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda DIY mengadakan gelar perkara pengungkapan kasus dugaan penambangan liar, Kamis (1/8/2019).

Penambangan ilegal itu sendiri terjadi pada Jumat (12/7/2019) silam di Imogiri, Bantul.

Ditreskrimsus Polda DIY pun telah menetapkan dan merilis nama tiga tersangka yakni berinisial DW (52) selaku penanggung jawab, WT (22) sebagai pencatatan dan penerima uang orderan, serta EA (30) selaku operator.

Direktur Reskrimsus Polda DIY, Kombespol Y Tony Surya Putra, mengatakan penambangan ilegal yang dilakukan di Wukirsari, Imogiri, Bantul ini memanfaatkan lokasi yang dulunya terjadi bencana longsor.

"Modus operandi penambagan ilegal ini adalah penambangan tanah urug," katanya.

"Para pelaku berdalih penambangan yang dilakukan ini untuk mengantisipasi suapaya tidak terjadi longsor lagi," imbuh dia.

Dia juga menuturkan saat dilakukan pengecekan di lapangan, ternyata tidak ditemukan surat izin maupun surat tugas dari pemerintah daerah.

"Kami cek izin ataupun surat tugas , tidak ada. Sehingga Ditreskrimsus melakukan penindakan dengan menyita 1 ekskavator, 2 dump truck, buku catatan rekap, uang hasil penjualan, 2 unit hp dan 12 meter kubik tanah urug yang sudah diangkut dalam truk," katanya di hadapan awak media.

Dalam kesempatan ini, Tony juga memberikan keterangan bahwa hasil dari penambangan liar ini diperuntukkan untuk proyek-proyek pembangunan pribadi.

"Tanah urug yang sudah diambil, menurut keterangan pelaku dijual untuk keperluan pengurukan atau perataan bangunan rumah," katanya.

"Kami juga menekankan kalau tidak ada tanah galian yang masuk ke proyek bandara, semua lari ke perseorangan," imbuhnya.

Menurut keterangan pelaku yang berhasil dihimpun penyidik, praktik pertambangan ilegal ini sudah berlangsung selama 4 bulan, dengan rata-rata ritase per hari 10 - 20 ritase.

Harga untuk setiap ritase yang dijual ke masyarakat dipatok Rp125 ribu per ritase.

Saat ini ketiga pelaku sudah menjalani masa penahanan di rutan Polda DIY dan mereka diancam dengan Pasal 158 Undang-undang No 4 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan Pasal 56 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp10 Miliar. (*)

Penulis: Andreas Desca
Editor: ton
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved