Breaking News:

Pemilu

KPU Sleman Sebut Masih ada Celah Hukum dalam PKPU yang Mengatur Tentang Kampanye

Masih banyak ditemukan bahan kampanye yang tak sesuai dengan jenis dan bentuk bahan kampanye yang diatur oleh Peraturan KPU.

Penulis: Santo Ari | Editor: Gaya Lufityanti
Tribun Jopgja/Alexander Ermando
Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi 

TRIBUNJOGJA.COM - KPU Kabupaten Sleman menggelar kegiatan evaluasi fasilitasi kampanye Pemilu Serentak 2019 pasa Kamis (25/7/2019) lalu.

Dalam kegiatan itu, KPU Sleman mengundang seluruh stakeholder dalam pelaksanaan tahapan kampanye 2019 yang lalu.

Ketua KPU Sleman Trapsi Haryadi mengatakan hari itu pihaknya juga telah menyampaikan surat pengusulan calon terpilih anggota DPRD Kab Sleman untuk pengucapan sumpah janji kepada Gubernur DIY melalui Bupati Sleman.

Hal itu didasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan KPU No 5 Tahun 2019 pasal 31 ayat (4) tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Hati-hati, 5 Kebiasaan Ini Bisa Merusak Kulit Wajah

Terkait hasil evaluasi fasilitasi kampanye, Trapsi menjelaskan terdapat dua kerangka besar dalam pelaksanaan kampanye kemarin.

Yakni adanya celah hukum pengaturan yang kurang detail dalam PKPU 23, 28, 33 tahun 2018 tentang kampanye.

"Jadi ke depan perlu ada rakor-rakor secara intensif ke seluruh stakeholder agar pemahaman regulasi tentag kampanye bisa diterima dengan utuh dan peraturan bisa diimplementasikan dengan baik di lapangan," ujarnya.

Sementara itu Bawaslu Kabupaten Sleman mencoba mengurai sejumlah faktor penyebab yang memicu terjadinya berbagai permasalahan yang dihadapi selama pelaksanaan kampanye Pemilu 2019.

Kordiv Hukum, Data dan Informasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar mengatakan berdasarkan hasil evaluasi terdapat dua hal besar yang perlu dicermati yakni masalah pemasangan alat peraga kampanye dan penyelenggaraan kampanye.

KPU Bantul Gelar Rapat Evaluasi Pelaporan dan Audit Dana Kampanye

Terkait APK ia menyebut perlu adanya kesepahaman secara utuh terkait defenisi kampanye, terutama terkait visi, misi, dan citra diri.

Katanya, perlu diatur secara tegas bahwa bendera parpol dan bendera relawan/simpatisan yang mencantumkan citra diri peserta pemilu dikategorikan sebagai APK.

Selain itu masih minimnya pengetahuan peserta Pemilu terkait aturan pemasangan APK selama kampanye serta masih enggannya peserta Pemilu menertibkan APK yang melanggar.

"KPU perlu ikut bersama dalam proses penertiban APK oleh Bawaslu dan Satpol PP. Mengingat proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu dalam rangka mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU terkait kampanye," ujarnya.

Dari informasi yang dihimpun Tribunjogja.com, total APK yang ditertibkan Bawaslu Sleman bersama Satpol PP selama masa kampanye Pemilu 2019 sebanyak 4768 APK, tidak termasuk APK yang ditertibkan pada masa tenang.

Soal Pengurangan Durasi Kampanye Pilkada, Ini Tanggapan KPU Bantul

Sedangkan terkait penyelenggaraan kampanye, Arjuna mengatakan masih minimnya pengetahuan peserta Pemilu, termasuk caleg terhadap aturan atau ketentuan penyelenggaraan kampanye.

Selain itu juga ada kekosongan hukum terkait pengaturan kampanye oleh relawan yang tidak diatur dalam Peraturan KPU.

Dan dari pantauannya, ada keterlambatan peraturan terkait pemberian uang makan dan uang transport kepada peserta kampanye sehingga membingungkan peserta pemilu di lapangan.

Ia juga menjelaskan bahwa masih banyak ditemukan bahan kampanye yang tak sesuai dengan jenis dan bentuk bahan kampanye yang diatur oleh Peraturan KPU.

"Masih belum detail pengaturan bahan kampanye dalam Peraturan KPU tentang Kampanye. Misal bungkus beras 1 kilogram disablon gambar dan nama caleg atau beras 1 kilogram di dalamnya dikasih stiker caleg. Apakah itu dikategorikan sebagai bahan kampanye atau tidak?" ujarnya.(*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved