Eksklusivisme jadi Tantangan Pancasila

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Radikalisme dan eksklusivisme merupakan bagian dari tantangan Pancasila untuk mengakomodasi kebangsaan, meski Pancasila sudah diterima sebagai bagian dari identitas bangsa.

Demikian pandangan rohaniwan Franz Magnis Suseno dalam seminar nasional bertema 'Ketahanan Moral dan Budaya Bangsa: Bela Negara dan Pencegahan Radikalisme di Kampus', yang digelar belum lama ini, di Sekolah Pascasarjana (SPs) UGM.

“Kita sekarang menghadapi radikalisme yang tidak menerima Pancasila dan beragama, tapi eksklusif. Hanya aku, yang lain tidak, yang lain jadi nomor dua dan tiga,” kata Romo Magnis dalam keterangannya.

Guru Besar Filsafat STF Driyarkara tersebut mengaku prihatin soal terorisme dan radikalisme, pasalnya paham tersebut menyebar ke banyak negara di masa sekarang.

Untuk mengantisipasi hal itu, Ia berpendapat bahwa kehadiran negara dan pemimpin agama sangat menentukan.

• Sidang Isbat Penentuan Idul Adha Digelar 1 Agustus

“Kita bisa sepakati bahwa keagamaan harus dirasakan secara positif, pemimpin agama harus mampu meyakinkan umatnya bahwa agama tidak pernah mengajarkan kekerasan,” imbuhnya.

Menurut Romo Magnis, Indonesia sangat beruntung karena pasca reformasi 1998 tidak terjadi perpecahan seperti yang dialami Mesir saat ini yang berakhir dengan kudeta militer.

“Mesir mengalami seperti Indonesia tahun 1998, hanya ingin mewujudkan UU Dasar yang bisa diterima semua pihak, berakhir dengan kudeta militer, sekarang mesir terpecah pro dan kontra, tapi Indonesia maju,” katanya.

• Jelang Perayaan HUT Kemerdekaan RI, Penjual Bendera Merah Putih Mulai Marak di Bantul

Wakil ketua Umum PBNU, Prof Dr Ir Mochammad Maksum mengatakan, agama Islam mengajarkan umatnya untuk hidup toleran dengan agama lain. Soal negara Pancasila, Maksum menegaskan seluruh komponen bangsa menurutnya sudah sepakat bahwa Indonesia sebagai negara ‘kesepakatan’ menaungi seluruh etnis, agama dan budaya.

Sementara itu, Anggota Lembaga Dakwah PP Muhammadiyah, Dr Zuly Qodir menyatakan, Muhammadiyah sebagai ormas keagamaan berpandangan bahwa negara Pancasila menjadi keputusan seluruh elemen bangsa. “Jika ingin mengganti Pancasila sama saja ingin membubarkan negara ini,” tegasnya. (Tribunjogja I Yosef Leon Pinsker)