Dewan Guru Lemkari Berharap Bisa Kembali Melatih

Dibatasinya ruang gerak para dewan guru Lemkari dalam hal memberi pelatihan secara langsung, mendapat keluhan dari para anggota.

Dewan Guru Lemkari Berharap Bisa Kembali Melatih
TRIBUNJOGJA.COM / Azka Ramadhan
Jajaran dewan guru, bersama Pengda Lemkari DIY, di sela Rakernas, di Yogyakarta, Kamis (19/7/2019). 

TRIBUNJOGJA.COM - Dibatasinya ruang gerak para dewan guru Lembaga Karate-do Indonesia (Lemkari), dalam hal memberi pelatihan secara langsung, mendapat keluhan dari para anggota.

Mereka berpendapat, sudah saatnya hal tersebut diperluas.

Dalam agenda Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Guru Pengurus Besar (PB) Lemkari, yang berlangsung di Yogyakarta, Kamis (19/7/2019), seorang anggotanya asal DIY, Eka Asmarawati, menyampaikan langsung keluhan soal pembatasan tersebut.

Lemari Lila Padukan Kain Batik dan Desain Kasual

"Sebagai dewan guru, dengan adanya aturan, atau larangan melatih seperti itu, terus terang ya, kami merasa terjerat," terangnya pada Tribunjogja.com.

Eka pun mengaku, larangan dewan guru mengajar di dojo, memang menimbulkan kerancuan.

Ia menyadari, alasan pembatasan tersebut dibuat dengan maksud menjaga marwah dari para dewan guru, termasuk mencegah tindakan yang superior.

"Memang, mungkin dulu bisa dibilang begitu, dewan guru bisa bertindak sewang-wenang ya. Akan tetapi, dalam kepengurusan sekarang, sudah sangat berbeda," tambahnya.

Sampai sejauh ini, lanjut Eka, dewan guru Lemkari di Indonesia sangat kecil jumlahnya.

Ya, tercatat hanya 16 dewan guru saja yang tersebar di seluruh daerah tanah air.

Gelar Latber, ASKI DIY Tekankan Pembentukan Karakter Karateka

Sedangkan ia sendiri, merupakan satu-satunya dewan guru bergender perempuan.

"Padahal, selama ini kami ingin menularkan ilmu juga kepada para murid. Tapi, karena aturan itu, kami lebih memilih mengajar di rumah saja, melatih anak-anak kami sendiri dan tidak bisa ikut mengembangkan perguruan ya," katanya.

Sementara itu Ketua Dewan Guru Lemkari, Harried Tanning menjelaskan, selama ini, untuk turun langsung, anggotanya harus menunggu undangan dari daerah terlebih dahulu.

Ia pun tidak memugkiri, sistem ini, menimbulkan kurangnya pengawasan.

"Memang, ada pertimbangan kita buka aturan itu, karena kalau bicara teknik, adalah tugas dari dewan guru ya. Kalau kami tidak bisa masuk, tekniknya akan bermasalah. Makanya, kita dorong agar dilihat lagi aturan tersebut," pungkasnya. (*)

Penulis: aka
Editor: Gaya Lufityanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved