KPK dan PP Muhammadiyah Tandatangani MoU Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneken nota kesepahaman di Kantor Pusat PP Muhammadiyah

KPK dan PP Muhammadiyah Tandatangani MoU Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
IST
Ketua KPK Agus Raharjo (kiri) dan Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir (kanan) saat menandatangani nota kesepahaman di Kantor Pusat PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Kamis (18/7/2019). 

KPK dan PP Muhammadiyah Tandatangani MoU Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meneken nota kesepahaman di Kantor Pusat PP Muhammadiyah Kota Yogyakarta, Kamis (18/7/2019).

Penandatanganan MoU dilakukan langsung oleh PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua KPK Agus Raharjo.

Hal itu dilakukan sebagai upaya penguatan terhadap salah satu kewenangan KPK RI yaitu pencegahan tindak pidana korupsi.

Haedar Nashir Ketua Umum PP Muhammadiyah menyebut upaya pencegahan tindak pidana korupsi yang akan dilakukan dalam MoU tersebut dilakukan dalam berbagai cara, diantaranya melalui pendidikan dan pelatihan anti korupsi, pengkajian, pembangunan budaya anti korupsi/integritas dan bentuk lainnya yang berkaitan dengan pencegahan tindak pidana korupsi.

"Contohnya bisa menjadi narasumber kegiatan bersama atau sendiri sendiri dari para pihak, dalam pengkajian upaya pencegahan tindak pidana korupsi atau kegiatan lain yang disepakati kedua belah pihak sepanjang masih terkait pencegahan tindak pidana korupsi," beber Haedar.

Haedar membeberkan, salah satu bentuk pengkajian yang akan dikembangkan oleh Muhammadiyah dan KPK RI adalah melakukan penelitian lanjutan terkait hasil penelitian.

Langkah kajian ini, kata Haedar, mengacu pada penelitian lanjutan yang telah dilakukan oleh KPK RI atau Lembaga Penelitian di lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia dalam berbagai bidang.

Diantaranya terkait pengadaan barang dan jasa milik pemerintah, korupsi pada bidang sumber daya alam, korupsi di sektor pertambangan, korupsi disektor perkebunan, korupsi di sektor perdagangan dan peternakan serta pangan, yang terkait ekspor dan impor serta pengkajian peraturan perundang-undangan yang berpotensi menimbulkan praktek praktek korupsi.

"Kerjasama ini juga dilakukan untuk pembangunan budaya anti korupsi melalui kampanye dan sosialisasi anti korupsi oleh lembaga pengabdian masyarakat Perguruan Tinggi Muhammadiyah baik ke dalam lingkungan pendidikan Muhammadiyah disemua tingkatan," sebutnya.

"Maupun (sosialisasi) ke masyarakat luas serta membangun tata kelola yang baik dalam pengelolaan amal usaha milik Muhammadiyah," tambahnya.

Haedar berharap, kewat kerjasama ini dapat menghasilkan Lembaga Pusat Kajian Anti Korupsi di setiap Perguruan Tinggi Muhammadiyah seluruh Indonesia.

Langkah itu dilakukan untuk melaksanakan program jangka panjang dalam menjaga budaya anti korupsi dan melakukan kajian dan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersih dari praktek dan perilaku korupsi di Indonesia. ( Tribunjogja.com )

Penulis: Wahyu Setiawan Nugroho
Editor: iwe
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved